Manado – Protes, keluhan dan keberatan sudah mulai bermunculan ke permukaan terkait aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan tambang PT. MSM/TTN di Tokatindung, Likupang, Minahasa Utara.
Walhi Sulut hanya kembali mengingatkan bahwa PT. MSM/TTN ini tidak dikategorikan sebagai perusahaan ”clean and clear” oleh Kementerian ESDM sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh PP 23 tahun 2010.
Indikator tersebut bisa memberikan gambaran bahwa PT. MSM/TTN belum layak untuk beroperasi, ditambah lagi dengan praktek-praktek kotor yang dilakukan oleh pihak perusahaan, seperti satu wilayah konsesi ada dua perusahaan yang beroperasi, kemudian tidak ada niat baik untuk berlaku transparan atas informasi aktifitas dan legalitas perijinan perusahaan dan lain-lain.
“Hal ini pula semakin diperparah dengan sikap DPRD Provinsi Sulut yang seakan-akan memberikan perlindungan kepada pihak perusahaan, pengaduan masyarakat hanya berakhir di forum hearing dan hearing seterusnya. Secara logika, semakin banyak hearing, tentu semakin banyak biaya yang dikeluarkan, baik dari anggaran dewan maupun anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, apalagi jika melakukan peninjauan lokasi perusahaan. Selanjutnya, DPRD Provinsi Sulut juga tidak mempunyai target capaian untuk penyelesaian persoalan antara masyarakat dengan perusahaan. Capaian 9 rekomendasi yang di berikan oleh Tim Terpadu kepada pihak perusahaan, juga tidak diketahui pencapaiannya, apalagi berbicara soal dokumen Amdal perusahaan yang juga masih menjadi tanda-tanya besar kebenarannya,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Edo Rachman.
Walhi Sulut sangat tidak yakin bahwa Minahasa Utara dan Sulawesi Utara pada umumnya akan menjadi ”miskin” apabila menghentikan atau mengeluarkan PT. MSM/TTN dari Sulawesi Utara. Justru bisa terjadi sebaliknya, Minahasa Utara akan dilanda ”kemiskinan” apabila tetap mempertahankan perusahaan tersebut. Sudah bisa diperkirakan berapa banyak persoalan yang akan muncul ketika perusahaan ini telah membuka seluruh wilayah konsesinya, tentu semakin banyak korban yang akan muncul dan tentu masyarakat sekitar yang menjadi sasaran utama.
Sekali lagi Walhi Sulut menghimbau kepada warga sekitar lokasi tambang milik PT. MSM/TTN untuk segera menyatukan diri dan memberikan perlawanan kepada perusahaan, baik melalui pemerintah kabupaten dan provinsi maupun melalui DPRD Minut dan DPRD Sulut. Hak-hak Masyarakat di dalam menyampaikan pendapat dan keberatan itu sangat dijamin undang-undang, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas terkait aktifitas perusahaan, juga sangat di jamin oleh undang-undang, tinggal bagaimana masyarakat mau dan berani untuk mengorganisir diri dan mau melakukan hal-hal yang telah di jamin oleh undang-undang. (is)
