Jakarta, BeritaManado.com — Kabar gembira datang dari dunia pers di ujung utara Indonesia atau tepatnya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sempat merenggangkan hubungan para anggotanya kini resmi berakhir.
Dalam sebuah langkah yang patut diapresiasi, kedua kubu yang sempat berseteru, yakni pihak Voke Lontaan dan Vanny Loupatty, akhirnya sepakat berdamai.
Lebih daripada itu, keduanya sepakat mencabut semua laporan yang saling diajukan di Polda Sulut.
Momen bersejarah ini terwujud dalam sebuah rapat penyelesaian dualisme PWI Sulut yang digelar secara daring melalui aplikasi Zoom, pada Senin (20/10/2025).
Rapat penting itu dipimpin langsung oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia.
Mereka yang hadir antara lain Ketua Tim, Mirza Zulhadi, didampingi Wakil Ketua Atal S Depari, serta anggota Hilman Hidayat dan Kadirah.
Komitmen untuk berdamai diungkapkan secara langsung oleh kedua pimpinan kubu.
“Besok saya akan ke Polda Sulut untuk mencabut laporan saya, sebagai tanda keseriusan saya dalam menjaga persatuan PWI,” ujar Vanny Loupatty dengan tegas.
Pernyataan senada juga datang dari Voke Lontaan, yang menyatakan siap melakukan hal yang sama demi keutuhan organisasi.
Tim penyelesaian menyambut baik keputusan yang menunjukkan kedewasaan berorganisasi ini.
Dalam rapat tersebut, ditegaskan kembali bahwa sesuai hasil rekomendasi Kongres PWI 2025, kepengurusan yang diakui secara sah adalah di bawah kepemimpinan Voke Lontaan.
Namun, pengakuan tersebut datang bersama pesan yang sarat makna persatuan.
“Namun pengurus yang sah wajib mengakomodir teman-teman lainnya untuk bersatu kembali. Silakan Bang Vanny dan Bang Voke bekerja sama membesarkan PWI Sulut,” pesan Kadirah, mengingatkan pentingnya merangkul semua pihak.
Guna memastikan semua berjalan lancar, kepengurusan yang sah diberi waktu satu minggu untuk segera menggelar rapat pleno.
Tujuannya adalah mengakomodasi anggota dari pihak Vanny agar dapat bersatu kembali dalam kepengurusan yang baru.
Hasil dari rapat pleno ini wajib dilaporkan ke PWI Pusat.
Harapannya, semangat persatuan dan kekeluargaan ini tak berhenti di tingkat provinsi saja.
