Bitung – Pemerintah Sulut dan Pemkab Minut harusnya lebih pro terhadap penolakan warga Pulau Bangka serta warga Sulut soal kehadiran aktivitas tambang di pulau tersebut. Mengingat warga yang akan merasakan langsung efek dari aktivitas pertambangan daripada pemerintah yang hanya tahu mengambil kebijakan.
Hal itu dikatakan aktivis lingkungan Kota Bitung, Dhivan Awondatu, Jumat (23/5/2014) terkait kehadiran tambang pasir besi di Pulau Bangka Minut.
“Pemda harus lebih pro warganya, bukan malah lebih membela investor dan tutup mata terhadap penolakan kehadiran tambang di Pulau Bangka,” kata Awondatu.
Apalagi kata anggota Gemapala Girian Kota Bitung, kehadiran tambang di pulau kecil seperti Pulau Bangka menyalahi aturan pertambangan. Serta Pulau Bangka dalam master plan adalah lokasi wisata karena keindahan alam yang dimilikinya dan sudah diakui dunia.
“Harusnya Pemda bisa pasang badan untuk warganya, bukan malah menjadi pembela investor dengan dalih pembangunan,” katanya.
Awondatu sendiri berharap, Pemerintah Sulut dan Pemkab Minut lebih arif dan bijaksana dalam menangani kasus Pulau Bangka. Bukan malah menjadi pembela investor demi mencari keuntungan pribadi yang ujung-ujungnya warga yang menjadi korban.(abinenobm)
Bitung – Pemerintah Sulut dan Pemkab Minut harusnya lebih pro terhadap penolakan warga Pulau Bangka serta warga Sulut soal kehadiran aktivitas tambang di pulau tersebut. Mengingat warga yang akan merasakan langsung efek dari aktivitas pertambangan daripada pemerintah yang hanya tahu mengambil kebijakan.
Hal itu dikatakan aktivis lingkungan Kota Bitung, Dhivan Awondatu, Jumat (23/5/2014) terkait kehadiran tambang pasir besi di Pulau Bangka Minut.
“Pemda harus lebih pro warganya, bukan malah lebih membela investor dan tutup mata terhadap penolakan kehadiran tambang di Pulau Bangka,” kata Awondatu.
Apalagi kata anggota Gemapala Girian Kota Bitung, kehadiran tambang di pulau kecil seperti Pulau Bangka menyalahi aturan pertambangan. Serta Pulau Bangka dalam master plan adalah lokasi wisata karena keindahan alam yang dimilikinya dan sudah diakui dunia.
“Harusnya Pemda bisa pasang badan untuk warganya, bukan malah menjadi pembela investor dengan dalih pembangunan,” katanya.
Awondatu sendiri berharap, Pemerintah Sulut dan Pemkab Minut lebih arif dan bijaksana dalam menangani kasus Pulau Bangka. Bukan malah menjadi pembela investor demi mencari keuntungan pribadi yang ujung-ujungnya warga yang menjadi korban.(abinenobm)