Tahuna – Sekretaris Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe menekankan pentingnya program profesi studi kepamongprajaan untuk menambah pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintah bagi Pegawai Neri Sipil (PNS) yang bukan lulusan IPDN dan STPD.
“Program Profesi Kepamongprajaan sangant baik dan penting maka, Kedepannya nanti pemerintah akan memprogramkan PNS yang bukan IPDN dan SPTD dikirim untuk studi banding atau belajar di IPDN,” kata Kumentas.
Pernyataan ini berhubungan dengan adanya sosialisasi dari Institut Pemerintahan Dalam Jepamongprajaan di Sangihe, yang dilaksanakan di Pandopo Rumah Jabatan Bupati. Yang dihadiri langsung Direktur IPDN Manado, Dra Roosje Kalangi MSi yang didampingi DR Alex Wowor MSi.
“Sosialisasi ini merupakan mandat dari Direktoral Jendral Kementerian Luar Negeri kepada IPDN untuk memberikan sosialisasi program profesi study kepamongprajaan kepada PNS yang bukan lulusan STPDN dan IPDN agar supaya aparat pemerintah memahami dan mengerti penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,” ungkap Kumentas.
Ia mencontohkan, lurah, camat, kepala bagian dan pimpinan SKPD harus diberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga semua terpola, tersusun dan teragenda dengan baik. “Jangan ada pejabat, tiba saat tiba akal yang berimbas pada kinerja yang tak maksimal,” tutupnya.(gun)
Tahuna – Sekretaris Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe menekankan pentingnya program profesi studi kepamongprajaan untuk menambah pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintah bagi Pegawai Neri Sipil (PNS) yang bukan lulusan IPDN dan STPD.
“Program Profesi Kepamongprajaan sangant baik dan penting maka, Kedepannya nanti pemerintah akan memprogramkan PNS yang bukan IPDN dan SPTD dikirim untuk studi banding atau belajar di IPDN,” kata Kumentas.
Pernyataan ini berhubungan dengan adanya sosialisasi dari Institut Pemerintahan Dalam Jepamongprajaan di Sangihe, yang dilaksanakan di Pandopo Rumah Jabatan Bupati. Yang dihadiri langsung Direktur IPDN Manado, Dra Roosje Kalangi MSi yang didampingi DR Alex Wowor MSi.
“Sosialisasi ini merupakan mandat dari Direktoral Jendral Kementerian Luar Negeri kepada IPDN untuk memberikan sosialisasi program profesi study kepamongprajaan kepada PNS yang bukan lulusan STPDN dan IPDN agar supaya aparat pemerintah memahami dan mengerti penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,” ungkap Kumentas.
Ia mencontohkan, lurah, camat, kepala bagian dan pimpinan SKPD harus diberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga semua terpola, tersusun dan teragenda dengan baik. “Jangan ada pejabat, tiba saat tiba akal yang berimbas pada kinerja yang tak maksimal,” tutupnya.(gun)