Manado, BeritaManado.com — Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga sebagai Ketua Fraksi Partai GOLKAR Priscilla Cindy Wurangian memaparkan hasil rapat dengar pendapat lintas Komisi DPRD Sulut yang mengawal permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi di Sulut.
Menurut Cindy, rapat dengar pendapat tersebut sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang telah disampaikan ke DPRD Sulut baik melalui kegiatan kunjungan di daerah pemilihan sampai pada aksi demo para sopir dump truck belum lama ini di gelar.
“Rapat dengar pendapat lintas Komisi yang menghadirkan pihak Pertamina, Hiswana Migas, Kepolisian, Dinas ESDM, Biro Ekonomi, Badan pendapatan daerah, Kepolisian daerah Sulawesi Utara, General manager PT Pertamina, serta masyarakat yang tergabung dalam aliansi sopir dump truck telah mencapai kesimpulan yang dituangkan dalam rekomendasi yang akan dikawal oleh DPRD,” ungkap Cindy Rabu, (1/10/2025).
Berikut rekomendasi rapat yang telah di tandatangani dalam rapat umum lintas komisi DPRD Sulut:
– Pertamina Sulawesi Utara harus menyelesaikan masalah barcode dengan menyediakan booth pengaduan dan penyelesaian masalah selama 2 hari untuk masalah barcode diluar blokir dan minimal 3 hari serta maksimal 5 hari untuk masalah barcode terblokir.
– Pertamina harus segera mengatasi masalah antrian dalam 3 hari kedepan dan harus ditinjau berkala setiap bulannya.
– Pertamina bersama biro ekonomi untuk menghitung kembali kuota bbm subsidi (solar) berdasarkan kebutuhan real daerah provinsi sulawesi utara dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke spbu harus dengan parameter yang jelas dan transparan.
– Tim gabungan yang telah dibentuk untuk pengawasan subsidi oleh pemerintah bisa dipertajam dengan sub tim pengawasan solar, dimana adanya tim lintas instansi (DPRD, Pertamina, Hiswana, Polda, TNI, Pemprov) untuk mengawal distribusi solar dan mencegah penyimpangan di lapangan.
– Transparansi data distribusi, pertamina diminta membuka data alokasi, realisasi distribusi per spbu, dan kuota harian kepada dprd secara rutin.
– Penegakan hukum, Polda diminta menindak tegas penimbunan dan penyalahgunaan solar; TNI membantu pengamanan di titik rawan.
– Prioritas sektor kritis, penyaluran solar subsidi difokuskan untuk transportasi umum, pertanian, perikanan, dan logistik kebutuhan pokok.
Ada pun Anggota DPRD yang hadir dalam rapat dengar pendapat umum lintas komisi dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dari aliansi supir dum ptruk sulut terkait kelangkaan bbm bersubsidi (solar) sebagai berikut:
– Royke R. Anter
– Inggried J. N. N. Sondakh
– Pricylia E. Rondo
– Nick Adicipta Lomban
– Yongki Limen
– Priscilla Cindy Wurangian
