Sementara itu, pengaruh partai politik pengusungnya hanya sebesar 6,8 persen. Itu artinya pemilih lebih cenderung tertarik pada kapasitas figur atau ketokohan kandidat, ketimbang partai politik pengusungnya.
Data Voxpol periode Agustus 2023 juga menunjukkan 62,6 persen publik Indonesia menilai pemerintahan saat ini cenderung dianggap tidak lepas dari praktik-praktik korupsi.
Publik juga memberikan penilaian buruk terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi, di mana 46,5 persen menganggapnya rendah. Secara umum, 44,3 persen publik memberikan penilaian yang juga rendah terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan hukum.
“Nah dalam konteks ini, Yusril menjadi semakin relevan dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi problem pekerjaan tersisa masalah lemahnya penegakan hukum dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas Pangi.
Sementara itu juga, pengamat Politik Universitas Islam Riau, Roni Sahindra menyebut jika Yusril Ihza Mahendra sudah teruji dengan pengalamannya di birokrasi dan hukum sehingga dinilai cocok mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu juga seorang cendekiawan, sangat memahami keberagamaan serta mewakili tokoh dari luar Jawa.
“Yusril sudah banyak memberikan kontribusi besar pada bangsa Indonesia dengan kehadirannya di pemerintahan dan berakselerasi dengan partisipasinya dalam kepartaian,” kata pengajar di Universitas Islam Riau itu ditulis Selasa (17/10/2023).
Roni bahkan menegaskan, duet Prabowo-Yusril akan memberi warna baru kepemimpinan Indonesia ke depan dengan terjadinya keterwakilan militer dan sipil, Jawa dan luar Jawa, yang mewakili kemajemukan masyarakat Indonesia.
“Bukan hanya politisi tapi sangat memahami serta menghargai keberagaman. Karena itu akan sangat tepat jika beliau dapat menjadi pasangan Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 mendatang,” tambahnya.
(Jhonli Kaletuang)
