BeritaManado.com — Bagi-bagi jatah kue kekuasaan. Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang sibuk bagi-bagi jabatan untuk para pendukung — harga yang harus dibayarkan karena telah membantu pemenangan pada Pemilihan Presiden 2024
Sayangnya pemberian jabatan bukan berdasarkan kompetensi, tapi loyalitas karena dianggap turut berkontribusi dalam pemenangan. Cara-cara ini menunjukkan wajah elite kekuasaan yang berwatak politik patronase.
Pada akhirnya masyarakat menjadi korban, karena kebijakan yang diambil bukan untuk kepentingan publik tapi kelompok/golongan.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto tengah sibuk menyusun kabinet menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dikabarkan jumlah menteri pada kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti membengkak, jadi 44.
Jumlah menteri yang tergolong ‘gemuk’ itu dianggap untuk mengakomodir pembagian jatah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, serta para relawan yang mendukung pemenangan di Pilpres lalu.
Upaya pembentukan ‘kabinet gemuk’ Prabowo-Gibran ini juga terlihat dari revisi Undang-Undang Kementerian Negara di DPR RI. UU itu mengatur jumlah kementerian dibatasi paling banyak 34, tapi dalam draft revisinya akan diubah menjadi tidak terbatas, sesuai kebutuhan presiden.
Terlepas dari persoalan itu, upaya bagi-bagi jabatan kepada para relawan pendukung Prabowo-Gibran sebenarnya sudah terjadi. Setelah Prabowo-Gibran dinyatakan terpilih oleh KPU RI beberapa waktu lalu, sedikitnya 12 relawan sudah mendapat jabatan di pemerintahan, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Mereka di antaranya, politikus PSI Grace Natalie, diangkat sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Mantan pembaca berita stasiun TV swasta itu belakangan juga mendapat jabatan Komisaris Utama MIND ID, perusahaan milik negara.
Kemudian, Prabu Revolusi. Setelah hengkang sebagai Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Prabu bergabung menjadi relawan pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres lalu. Tak butuh waktu lama, Prabu mendapat jabatan Komisaris Utama PT Kilang Pertamina Internasional. Terbaru, mantan pembaca berita salah satu TV swasta ini juga menjabat sebagai Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kemudian terdapat nama aktor Fauzi Baadilla. Fauzi diketahui jadi pendukung Prabowo sejak Pilpres 2019. Fauzi kerap melayangkan kritikan keras kepada rezim Jokowi kala itu. Pada Pilpres 2024, meski Prabowo berpasangan dengan Gibran –putra sulung Jokowi, pemain film ‘Mengejar Matahari’ ini tetap mendukung. Belakangan, Fauzi mendapat jabatan sebagai komisaris PT Pos Indonesia.
Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, tak ketinggalan mendapatkan jabatan. Dia menduduki Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga.
Dari sejumlah nama itu, di antaranya memiliki catatan sempat berseberangan dengan Prabowo. Seperti Grace, pada Pilpres 2014 dan 2019 lewat partainya PSI diketahui sangat kontra dengan Prabowo. Begitu juga Prabu yang sempat menjadi tim pemenangan Ganjar-Mahfud –salah satu rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Sementara Fauzi sangat keras mengkritik Jokowi pada Pilpres 2019. Bahkan Fauzi pernah merobek poster Jokowi-Maruf yang ditempelkan di depan rumahnya.
Politik Patronase
Pakar politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Indaru Setyo Nurprojo menilai bagi-bagi jabatan kepada relawan dan partai pendukung Prabowo-Gibran menggambarkan karakter patronase politik di Indonesia. Sebuah hubungan timbal balik yang tidak sederajat dalam status sosial di lingkungan masyarakat.
“Memang karakter dalam masyarakat kita, dalam politik pemerintahan itu kan karakter patronase, patron klien,” kata Indaru kepada Suara.com jaringan BeritaManado.com, Selasa (17/9/2024).
Ketua jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed ini menjelaskan, partai politik dan presiden terpilih menjadi tempat berlindung bagi klien. Dalam konteks Prabowo yang akan memimpin, disebutnya pasti membutuhkan kestabilan pada awal pemerintahannya. Sehingga perlu menempatkan mereka yang dianggap berjasa di posisi jabatan strategi di kabinet maupun di BUMN.
“Dan konsekuensinya klien itu akan memberikan satu support, kesetiaan, pengabdian dan sebagainya,” ujar Indaru.
Namun, kata dia, apakah mereka yang mendapatkan jabatan memiliki kapasitas dan kompetensi, ini patut dipertanyakan. Mengukurnya dapat dilihat dari hasil kerja-kerjanya, baik yang menempati posisi di pemerintahan maupun BUMN.
Sentimen negatif terhadap para relawan yang mendapatkan jabatan, karena persoalan etika politik yang terjadi dalam beberapa tahun belakang ini. Di antaranya, upaya yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Pada prosesnya terdapat persoalan etika, karena Gibran akhirnya bisa maju atas putusan Mahkamah Konstitusi — yang salah satu hakimnya adalah Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi.
