Minut, BeritaManado.com — Proses pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) memasuki tahapan esensial seiring disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 oleh lima fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minut.
Dokumen strategis ini, yang akan menjadi panduan pembangunan selama lima tahun ke depan, kini berada di tahap evaluasi oleh pemerintah provinsi sebelum secara resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minut, Hanny Tambani, menjelaskan tahapan ini sangat penting.
“Setelah dievaluasi, dokumen akan mendapatkan penomoran dan kemudian diperdakan,” ujarnya.
Hanny Tambani menekankan bahwa urgensi RPJMD adalah sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah, yang kemudian diterjemahkan menjadi tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.
Dikatakan, RPJMD merupakan perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan utama bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) mereka.
“Peran Bappeda adalah membantu kepala daerah dalam urusan penunjang perencanaan pembangunan, evaluasi, dan pengendalian,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, Bappeda akan terus memantau target dan indikator RPJMD untuk memastikan bahwa outcome atau dampak dari setiap kegiatan dapat terukur, bukan hanya output atau hasil fisik semata.
“Tujuannya untuk memastikan setiap program memberikan manfaat positif yang muaranya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Meskipun nantinya sudah ditetapkan, dokumen Perda ini masih memungkinkan adanya perubahan dalam tiga tahun pertama masa pelaksanaannya, terutama jika ada kondisi mendesak atau target yang perlu disesuaikan.
Namun, kata Hanny, jika tidak ada perubahan signifikan, dokumen akan menjadi panduan yang utuh hingga lima tahun ke depan.
Hanny menjelaskan penyusunan RPJMD ini dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan harus memperhatikan dokumen sektoral lain seperti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT-RW) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Meskipun penyebutannya 2025-2029, kebijakannya akan terisi hingga 2030,” katanya.
Menurutnya, itu merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
Hal ini dilakukan untuk menghindari kekosongan perencanaan pada masa transisi pergantian kepala daerah.
Hanny bilang, periode ini menjadi spesial karena dokumen perencanaan di seluruh Indonesia berada dalam periodisasi yang seragam.
“Ini adalah saat di mana dokumen perencanaan A1,” tegasnya.
Itu, tambah dia, karena setiap daerah memiliki indikator utama pembangunan yang harus dicapai, selaras dengan kondisi lokal masing-masing.
Hal ini juga merupakan bagian dari RPJP Nasional untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
(Alfrits Semen)
