
Penulis: Alfrits Semen
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Minahasa Utara Tahun Anggaran 2026 memasuki tahap penetapan.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengingatkan perangkat daerah agar anggaran tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Pesan itu disampaikan Bupati Joune dalam Paripurna DPRD Minahasa Utara dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang juga dirangkaikan dengan Penetapan Rencana Kerja DPRD Minahasa Utara Tahun 2027, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Joune, proses pembahasan bersama DPRD, Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta perangkat daerah telah menghasilkan sejumlah penyempurnaan terhadap rancangan perubahan APBD.
Perubahan tersebut mencakup sisi pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah.
Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp193,15 miliar, meningkat sekitar Rp47,23 miliar dibandingkan sebelum perubahan.
Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,014 triliun.
Peningkatan kapasitas anggaran tersebut sekaligus membawa tuntutan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah.
Joune meminta seluruh perangkat daerah menjalankan hasil perubahan APBD secara konsisten, disiplin dan sesuai ketentuan.
Joune menekankan agar kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat Minahasa Utara.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
“Mari kita letakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan sektoral,” pesan Joune.
Penggunaan anggaran, kata dia, harus disertai keberanian melakukan inovasi.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga harus memastikan program yang dibiayai memberikan manfaat nyata.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan perubahan APBD bukan semata-mata seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa jauh belanja tersebut menjawab kebutuhan publik.
Selain perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga menetapkan Rencana Kerja DPRD Minahasa Utara Tahun 2027.
Joune berharap rencana kerja tersebut dapat memperkuat pelaksanaan fungsi DPRD sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif.
Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan menjaga komitmen membangun Minahasa Utara melalui tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tahap berikutnya menjadi pekerjaan pemerintah daerah.
Setelah perubahan APBD ditetapkan, seluruh perangkat daerah dituntut menerjemahkan keputusan politik anggaran tersebut ke dalam program dan kegiatan yang konkret.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa Utara, Vonny Rumimpunu, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Minahasa Utara.
