Manado – Terjadinya perubahan nilai diera demokratisasi sekarang ini membuat pula hubungan pers dan pemerintah daerah di Sulut ikut berubah.
Demikian disampaikan dosen FISIP Unsrat Manado, Mahyudin Damis kepada BeritaManado.com.
Menurut dia, idealnya pers itu mitra pemerintah. Pers mengingatkan jika ada kekurangan atau kelemahan tentang kebijakan pemerintah sehingga terjadi perbaikan demi rakyat.
“Nah, sekarang yang terjadi pada pers di Sulut, kekurangan dan kelemahan pemerintah seolah-olah menjadi sesuatu yang “haram”. Ingat, pemeritah daerah dipilih langsung oleh rakyat. Akhirnya, mitra antara pemda dan pers pun berubah, dimaknai dalam bentuk “saling-merangkul”. Kontrak berita dan advedtorial menjadi berita untuk PENCITRAAN,” terangnya.
Parahnya uang kontrak berita tadi diambil dan bersumber dari APBD yang notabene uang rakyat.
“Mana moral dan fungsi kontrol media jika sudah begitu,” imbuhya.(aha)
Salut atas keberanian Anda. Pemerintah juga manusia, pers juga manusia, keduanya butuh satu sama lain. Pemerintah butuh citra, pers butuh fasilitas. Maju tak gentar bela yang berkuasa supaya tenang berusaha, peduli amat idealisme (katanya tak bisa dipake utk beli makan).