Tondano – Acara peresmian sarana keagamaan, Jumat (7/7/2017) pagi tadi ‘ternodai’ dengan simbol-simbol yang berbau politik. Ruas jalan meunju Pusat Spiritualitas Gunung Karmel di Perkebunan Tampusu Kecamatan Tondano Selatan dipenuhi dengan umbul-umbul putih dengan tiga huruf berwarna merah yang merupakan inisial nama.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Dr Jerry Massie kepada BeritaManado.com, Jumat (7/7/2017) menyatakan bahwa hal tersbeut sangat disayangkan. Pemerintah setempat juga dinilai kurang memahami arti toleransi itu sendiri.
Hal-hal seperti ini bukan mencerminkan sikap toleransi yang memasang umbul-umbul tersebut dan yang memberikan instruksi. Dari sudut pandang politik, jika hal itu memang benar demikian, mungkin oknum-oknum yang melakukan pemasangan atribut tersebut perlu diberikan pemahaman tentang arti toleransi.
“Bagaimana bisa kita di Minahasa menolak gerakan radikalisme dan intoleransi di luar daerah karena tidak ada sikap toleransi kepada golongan agama yang kita anut, sementara di daerah sendiri justeru hal itu terjadi meski dalam konteks lain. Entah apa motivasi dibalik semuanya itu, namun ini sudah menciderai toleransi,” katanya.
Sementara itu salah satu tokoh pemuda Tondano yang juga Sekretaris DPD KNPI Minahasa Edwin Pratasik mengatakan bahwa hal itu sangat memiriskan. Menurutnya pemerintah setempat seharusnya punya kepekaan menganai hal itu dan jangan dibiarkan hanya karena inisial nama merupakan atasanya.
“Pemerintah seharusnya memilah yang mana politik dan hal-hal yang urusan keagamaan. Apapun alasannya kegiatan suatu golongan agama jangan dirusak dengan sesuatu yang berbau politik,” tuturnya. (frangkiwullur)
Tondano – Acara peresmian sarana keagamaan, Jumat (7/7/2017) pagi tadi ‘ternodai’ dengan simbol-simbol yang berbau politik. Ruas jalan meunju Pusat Spiritualitas Gunung Karmel di Perkebunan Tampusu Kecamatan Tondano Selatan dipenuhi dengan umbul-umbul putih dengan tiga huruf berwarna merah yang merupakan inisial nama.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Dr Jerry Massie kepada BeritaManado.com, Jumat (7/7/2017) menyatakan bahwa hal tersbeut sangat disayangkan. Pemerintah setempat juga dinilai kurang memahami arti toleransi itu sendiri.
Hal-hal seperti ini bukan mencerminkan sikap toleransi yang memasang umbul-umbul tersebut dan yang memberikan instruksi. Dari sudut pandang politik, jika hal itu memang benar demikian, mungkin oknum-oknum yang melakukan pemasangan atribut tersebut perlu diberikan pemahaman tentang arti toleransi.
“Bagaimana bisa kita di Minahasa menolak gerakan radikalisme dan intoleransi di luar daerah karena tidak ada sikap toleransi kepada golongan agama yang kita anut, sementara di daerah sendiri justeru hal itu terjadi meski dalam konteks lain. Entah apa motivasi dibalik semuanya itu, namun ini sudah menciderai toleransi,” katanya.
Sementara itu salah satu tokoh pemuda Tondano yang juga Sekretaris DPD KNPI Minahasa Edwin Pratasik mengatakan bahwa hal itu sangat memiriskan. Menurutnya pemerintah setempat seharusnya punya kepekaan menganai hal itu dan jangan dibiarkan hanya karena inisial nama merupakan atasanya.
“Pemerintah seharusnya memilah yang mana politik dan hal-hal yang urusan keagamaan. Apapun alasannya kegiatan suatu golongan agama jangan dirusak dengan sesuatu yang berbau politik,” tuturnya. (frangkiwullur)