Buchari: Penambahan Quota BBM di Sulut Bukan Solusi Kemacetan dan Kelangkaan BBM. Pemerintah Harus Berani Menghentikan Penambahan Mobil Baru.
MANADO – Akibat perubahan jalur kendaraan di kota Manado yang masih mengalami kemacetan di beberapa titik. Kemacetan tersebut saat ini dikarenakan jumlah kendaraan sudah tidak sebanding lagi dengan panjang jalan di kota Manado. Hal tersebut ditanggapi bijaksana oleh Abdi Buchari (mantan Plt Walikota Manado)
Mungkin hanya sekedar sharing Buchari menjelaskan “misalnya saja jumlah angkot yang ideal di kota Manado yang panjang jalan harusnya sekitar 2500 unit, tapi saat ini sudah diatas 5000 unit belum lagi jumlah kendaraan pribadi yang hampir tiap bulannya dealer memasok kendaraan baru,” tutur Buchari, Senin (5/12) tadi.
Begitu pula kendaraan roda dua, hal ini berdampak pada pasokan BBM bensin yang selalu kekurangan dikarenakan BBM bersubsidi ini sudah ditentukan quota untuk Sulut dan sudah dianggarkan dalam APBN untuk masyarakat Sulut (miskin dan tidak miskin).
“Sehinggah lucu kalau Pemda Sulut selalu mengusulkan orang kaya dan pejabat harus tidak gunakan BBM subsidi karena subsidinya untuk masyarakat, beda kalau beras miskin maka orang kaya dan pejabat tidak boleh. Ini lucu karena BBM untuk masyarakat yang sudah ditentukan quotanya,” tambahnya.
Saat ditanya apakah penambahan kuota BBM merupakan solusi dari permasalahan kemacetan serta masalah lalulintas lainnya? Buchari dengan tegas mengatakan “apalagi kalau ada usulan menambah jumlah SPBU di Manado, itu bukan solusi karena berapapun jumlah SPBU dan quota BBM tetap (apakah pemda dan legislatif kita tahu soal ini). Sebenarnya solusi yang terbaik setiap kebijakan harus ada dikorbankan dalam kebijakan pemerintah misalnya, berani tidak Pemda Sulut menghentikan pemasukan kendaraan baru di Sulut, karena sudah “overloaded” dengan panjang jalan.”
“Karena berdampak atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut yang mencapai diatas 60 persen berasal dari pajak kendaraan bermotor jadi untuk mengurangi kemacetan seharusnya Pemda menghentikan atau membatasi jumlah kendaraaan baru yang masuk dan resiko PAD-nya turun tapi jumlah kemacetan pasti turun dan kelangkaan BBM bensin teratasi bukannya Pemda Sulut dan Pemda Manado “berkoar” dan mengatur arus mobilitas kendaraan dan mengatur pola distribusi BBM bensin serta mengusulkan penambahan quota ke Pertamina ini tindakan yang tidak rasional atau pemda yang tidak mengetahui tentang hal ini sebagaimana saya jelaskan sebelumnya.”
“Karena kalau usul menambah quota BBM untuk Sulut berarti Pemerintah Pusat menambah subsidi BBM dalam APBN dan tentunya daerah-daerah lain di Indonesia juga akan mengikuti yang berarti menambah masalah pembiayaan pemerintah tentu ini tidak mungkin. Mohon dikaji bersama,” pungkas Buchari. (jrp)
@waseng: betul! Qta lia ni manado ini lambat skali d p pembangunan. Nda sebanding deng d p kesejahteraan masyarakat. Boleh dibilang amper nda ada. Yah.. Mar mo bagimana le… Mo bangun jalan bagimana sdgkn cuma jembatan soekarno 7 tahun nda klar2 wkwkwkwkwk… Cape deh
Bagitu kalo napi ba cirita so nd rasional.. So talalu lama terkukung dipenjara,so nentau tu pertumbuhan pertambahan penduduk. . Hrsnya tu infrastuktur jalan yg hrs .”bertumbuh”. Tugas pemerintah hrs mampu mengadakan itu!