Manado – Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Sulut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal itu disampaikan Auditor Utama Keuangan Daerah Wilayah VI Syafrudin Mosii dalam rapat paripurna Isteimewa DPRD Provinsi Sulut, Selasa (2/7). Saat itu juga para hadirin, undangan dan pejabat eselon II dilingkungan Pemprov langsung bertepuk tangan, karena Pemprov Sulut telah 3 kali meraih predikat WTP sejak Tahun 2009, kemudinan Tahun 2010 serta di tahun 2012 ini,
Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang yang ditemani Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil dan Sekretaris Provinsi Ir Siswa Rachmat Mokodongan mengajak seluruh jajaran Pemprov Sulut untuk terus bekerja dengan baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ini semata-mata untuk rakyat Sulawesi Utara, ujar Gubernur terbaik se Indonesia.
“Puji Tuhan kita bisa raih opini WTP. Ini capaian luar biasa, tetapi bukan berarti saat ini tidak ada kekurangan dalam pemerintahan, kita akan terus berusaha memperbaiki lagi,” kata mantan Gubernur Maluku dan Maluku Utara ini.
Gubernur pilihan rakyat dua periode ini kemudian mengajak seluruh jajaran pemprov Sulut untuk terus bekerja dengan baik dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. “Sekali lagi, semua ini untuk rakyat Sulut,”ujar ditemani Asisten I Drs Mecky Onibala, Asisten II Ir Roy Roring, Asisten III Edwin Silangen SE, serta sejumlah Kepala SKPD Pemprov Sulut.
Dalam kesempatan itu juga Gubernur menyampaikan apresiasi pada seluruh anggota dewan Sulut yang turut andil dalam pencapaian opini WTP. “Sebagai lembaga yang mengemban tugas pengawasan, DPRD turut berperan atas pencapaian raihan WTP,”kata Gubernur.
Ketua DPRD Sulut, Meiva Salindehi-Lintang mengatakan, Pemprov Sulut saat ini memperlihatkan kecenderungan yang semakin membaik. Menurutnya, penilaian kriteria yang naik dari tahun sebelumnya menuntut pemerintah untuk terus dapat meningkatkan kinerja.
Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil saat bersua wartawan, di kantor gubernur usai rapat paripurna menyebutkan, WTP menjadi harapan seluruh instansi pemerintah. Karena itu menjadi barometer pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar dan tanpa distorsi.
Senada dengan itu, Sekdaprov Ir SR Mokodongan, menyebutkan, bahwa upaya dan kerja keras para staf tidak sia-sia. “Upaya dan kerja keras telah membuahkan hasil baik. Ini sungguh luar biasa!,” katanya.
Rapat paripurna istimewa Dewan Sulut itu sendiri, dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Meiva Salindeho Lintang STh. Turut hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala SKPD, tokoh agama dan masyarakat.
Seperti diketahui, Auditor Utama Keuangan Daerah Wilayah VI Syafrudin Mosii, dalam rapat paripurna tersebut melaporkan, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2012 pemerintah Provinsi Sulut yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulut tersebut, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2012 pemerintah Provinsi Sulut yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Sulut tersebut, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”jelas Syafrudin dalam pidatonya.
Menurut Syafrudin, pemberian opini WTP tersebut didasarkan atas 4 point, yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).- Kecukupan pengungkapan (Adequate disclosure).- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. – Efektivitas Sistim Pengendalian Intern (SPI). (Jrp)
