Bitung—Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Sulut, Aryanthi Baramuli Putri, Sabtu (12/5) bertandang ke Kantor Walikota Bitung. Kehadiran Aryanthi ini sendiri dalam rangka mensosiaisasikan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR-RI kepada pedagang kaki lima (PKL) yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Bitung.
“Baru kali ini ada pertemuan PKL di Indonesia, Kota Bitung patut berbangga karena ini pertemuan yang pertama dilakukan di Indonesau,” ujar Aryanthi.
Ia sendiri mengaku sangat bangga dengan PKL di Kota Bitung yang mau menyempatkan waktu, bahkan membuat kegiatan sosialisasi tersebut. “Ini patut dicontoh daerah lain di Indonesia,” katanya.
Dalam acara sosialisasi ini, Aryanthi menggelar diskusi dengan para PKL dan sejumlah OKP yang hadir. Dimana Djafar Soleman bertindak sebagai moderator dan pembicara Aryanthi, Sami Mananoha selaku staf ahli DPD/MPR-RI dan Olha Odilia Londah, SE selaku ketua APKLI Kota Bitung yang juga Ketua Panitia kegiatan.
Dalam diskusi tersebut, peserta meminta anggota DPD jangan hanya mengunjungi atau memperhatikan ketika mendekati pemilihan legislatif dan pilkada atau pilwako. “Terus mengobral janji dan sekarang status kami di Perum pengungsi di kaki Gunung Duasudara tidak jelas,” kata salah satu peserta.
Sementara itu, salah satu peserta dari OKP mempertanyakan ketidakhadiran walikota dan wakil walikota dalam acara tersebut. Padahal menurut pemuda tersebut, acara yang dihadiri anggota DPD/MPR RI sangat berkualitas untuk kemajuan Kota Bitung kedepan.
“Seminar ini sangat hebat, selain pematerinya sangat berkompoten dan handal, juga bisa menambah wawasan kami sebagai peserta. Tapi sayangnya walikota atau wakil walikota Bitung tidak hadir dan hanya diwakilkan Assisten I,” ujar salah satu peserta dari GmnI, Jerri Manein.(en)
Pejabat skrg so pande ttg Pancasila jadi dorang so nda iko..
@Accers: “dan keduanya hadir walau diwakili.” = logika yang aneh. Kalau DIWAKILI artinya tetap saja TIDAK HADIR
@rina : apa nnti sosialisasi korupsi baru dihadiri oleh petinggi2, jadi seminar 4 pilar itu tdk penting (Pancasila,UUD 45′,Bhinneka Tunggal Ika,NKRI) apa itu tdk penting?
@accers : mau pejabat,mau rakyat jelata saya pikir wajib memaknai 4 pilar
@thor : mungkin para petinggi sdh menjadi guru besar jd tdk penting sosialisasi tsb, tapi takapalah yg pntng sdh diwakilkan, coba kalau menjelang pilwako/pilleg pasti hadir ni muka2 pengasihan
Memang kegiatan sosialisasi tdk hrs sllu ada walikota&wawali tp itu hari sabtu? Apa walikota&wawali sdh dalam pemaknaan 4 pilar kebangsaan?
Sosialisasi tdk diperuntukan bg pejabat pemkot mlainkan untuk masyarakatm
Panitia hanya mengundang Walikota dan Kapolres dan keduanya hadir walau diwakili.
coba yang berkunjung ke bitung dalam rangka sosialisasi pemberatasan mafia hukum dan korupsi di lingkupan pemerintahan….. pasti seluruh perangkat kerja pada hadir.
kalu cuma level sosialisasi for PKL, yah begitulah diwakilkan saja wakil camat sudah cukup (‘mungkin ini pemekiran mereka’) karena masih banyak tugas yg perlu dikerjakan oleh walikota dan wakil walikota.