Airmadidi – Pihak Pemkab Minut diwakili Sekda Johanis Rumambi dan Kadis PPKA Max Silinaung, memintakan klarifikasi ke DPRD Minut terkait tagihan listrik Diklat Provinsi masuk ke tanggungan Pemkab Minut.
Dari DPRD Minut ada Denny Wowiling dan Husein Tuahuns, sementara pihak PT PLN Ranting Airmadidi tak datang atau tak memenuhi undangan klarifikasi tersebut, Jumat (28/6)
Menurt Max Silinaung, ada sisa tagihan Rp 124 juta yang belum dibayarkan Pemkab ke PT PLN di penggunaan tahun 2012. Namun menurutnya, pihak Pemkab ingin memastikan apakah tagihan listrik Diklat Provinsi masuk ke tanggungan Pemkab Minut atau tidak.
“Pembayaran tagihan listrik sudah termasuk penerangan jalan,” kata Silinaung. (rbn)
Airmadidi – Pihak Pemkab Minut diwakili Sekda Johanis Rumambi dan Kadis PPKA Max Silinaung, memintakan klarifikasi ke DPRD Minut terkait tagihan listrik Diklat Provinsi masuk ke tanggungan Pemkab Minut.
Dari DPRD Minut ada Denny Wowiling dan Husein Tuahuns, sementara pihak PT PLN Ranting Airmadidi tak datang atau tak memenuhi undangan klarifikasi tersebut, Jumat (28/6)
Menurt Max Silinaung, ada sisa tagihan Rp 124 juta yang belum dibayarkan Pemkab ke PT PLN di penggunaan tahun 2012. Namun menurutnya, pihak Pemkab ingin memastikan apakah tagihan listrik Diklat Provinsi masuk ke tanggungan Pemkab Minut atau tidak.
“Pembayaran tagihan listrik sudah termasuk penerangan jalan,” kata Silinaung. (rbn)