
Penulis: Alfrits Semen
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, tak ingin keluhan petani Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, kembali berhenti di meja rapat.
Setelah menerima aspirasi warga yang mengeluhkan lahan sawah dan perkebunan mereka tak lagi produktif selama bertahun-tahun, Joune memastikan pemerintah daerah akan turun langsung ke lapangan memeriksa persoalan tersebut.
Langkah itu disampaikan Joune saat menanggapi aspirasi anggota DPRD Minahasa Utara Roy Pitoy dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara, Sabtu (15/8/2026).
Joune mengatakan, keluhan warga Desa Maen merupakan persoalan serius karena menyangkut lahan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Sembilan tahun mungkin beberapa waktu lalu dalam setiap kesempatan belum pernah ada yang segetol atau seserius sekarang penyampaiannya,” kata Joune.
Ia mengaku langsung berkomunikasi dengan pimpinan DPRD dan sejumlah anggota dewan saat aspirasi tersebut disampaikan.
Pemerintah, kata dia, akan segera mengambil langkah untuk memastikan informasi yang disampaikan masyarakat dapat diverifikasi.
Joune menyoroti informasi bahwa masyarakat telah berulang kali berkomunikasi dengan pihak PT MSM/TTN dan sebelumnya pernah ada kesepakatan atau upaya penyelesaian.
Namun, menurut informasi awal yang diterimanya, kesepakatan tersebut belum memberikan hasil yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah akan mengecek langsung persoalan tersebut.
“Ini akan kita cek,” ujarnya.
Joune menegaskan, pemerintah tidak ingin hanya menerima keterangan dari satu pihak.
Kondisi di lapangan akan menjadi dasar untuk melihat apakah langkah-langkah pencegahan dan antisipasi terhadap dampak aktivitas pertambangan selama ini benar-benar telah dilakukan.
Ia mengatakan dampak aktivitas pertambangan memang memiliki parameter yang diukur oleh perusahaan maupun pemerintah pusat.
Namun, ukuran tersebut perlu dibandingkan dengan kondisi nyata yang dialami masyarakat.
“Apakah langkah-langkah preventif, langkah-langkah antisipasi yang harusnya dilakukan oleh perusahaan terhadap dampak ini kepada masyarakat, apakah mereka sudah lakukan atau tidak,” kata Joune.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam mengantisipasi dampak aktivitas pertambangan.
Joune bahkan memberi penekanan khusus terhadap klaim bahwa lahan warga masih dapat dipulihkan dan kembali ditanami.
Menurut dia, setelah persoalan berlangsung selama sekitar sembilan tahun, pemerintah perlu melihat bukti nyata di lapangan.
“Ini kan harus ada. Tidak ada lagi janji-janji,” tegasnya.
Jika masyarakat menyatakan lahan tersebut sudah tidak bisa ditanami, pemerintah akan memeriksa apakah kondisi itu benar terjadi dan apa penyebabnya.
Pemerintah juga akan melihat apakah lahan tersebut masih memungkinkan untuk dipulihkan atau kerusakannya sudah berlangsung terlalu lama.
“Terbukti tidak bisa ditanami lagi menurut versi masyarakat. Sehingga kita juga akan mendengar apakah memang langkah ini betul-betul menjadi solusi bagi masyarakat atau ini sesuatu hayalan yang disampaikan bahwa ini bisa ditanami, ini bisa tumbuh segala macam. Tapi ternyata faktanya sembilan tahun tidak bisa tumbuh-tumbuh,” ujar Joune.
Joune memastikan tim pemerintah akan diturunkan untuk melakukan pengecekan.
Langkah tersebut akan dilanjutkan dengan penelitian
lebih jauh mengenai kondisi lahan dan dampak yang dikeluhkan masyarakat.
“Kita akan ambil langkah,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan mengawal aspirasi masyarakat bersama DPRD sesuai tahapan dan kewenangan yang berlaku.
Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang secara resmi beroperasi di Minahasa Utara.
Namun, status perusahaan sebagai badan usaha resmi tidak berarti pemerintah mengabaikan keluhan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.
Menurut Joune, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kegiatan ekonomi berjalan berdampingan dengan kepentingan masyarakat.
“Sebagai pemerintah, tujuan kita memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Joune tidak berhenti pada pemeriksaan lapangan.
Jika hasil pengecekan menunjukkan persoalan yang perlu ditindaklanjuti lebih tinggi, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan menyampaikan laporan secara tertulis kepada pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
“Saya akan melapor kepada Pak Gubernur secara tertulis dan kementerian untuk menindaklanjuti,” tandasnya.
