Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengambil langkah progresif dalam menata administrasi wilayah sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Berkolaborasi dengan Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Pemkab Minut menerjunkan sekitar 1.500 mahasiswa Kuliah Kerja Terpadu (KKT) untuk mempercepat penegasan batas desa dan kelurahan melalui pendataan pertanahan berbasis geospasial.
Langkah strategis ini diawali dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sensus Pertanahan Berbasis Geospasial yang digelar di Hotel Sutan Raja pada Rabu (11/11/2026).
Kabag Pemerintahan Setda Minut, Sefferson Sumampow, menegaskan bahwa program ini merupakan petunjuk langsung Bupati untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Melalui kegiatan ini, pemerintah mengejar dua agenda utama sekaligus: menyajikan ketegasan batas wilayah administrasi desa/kelurahan serta mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) milik BPN dengan Nomor Objek Pajak (NOP),” tegas Sefferson
Menuruttnya Sinkronisasi data ini diyakini menjadi kunci ampuh dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendataan yang transparan dan akurat.
“Untuk tahap awal, pemetaan difokuskan di lima wilayah strategis Kecamatan Kauditan, Airmadidi, Kalawat, Dimembe, dan Talawaan sebelum nantinya diperluas ke seluruh kecamatan di Minahasa Utara,” tambahnya
Selama 23 hari sesuai kalender akademik, para mahasiswa tingkat akhir Unsrat akan disebar dengan komposisi sekitar 25 orang di setiap desa atau kelurahan.
Mewakili Bupati, Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin W. Lotulung, Asisten I Pemkab Minut Umbase Mayuntu menjelaskan bahwa seluruh mahasiswa telah dibekali pemahaman teknis agar mampu berkolaborasi bersama pemerintah desa dan perangkatnya, baik dalam menentukan batas wilayah maupun menginventarisasi bidang tanah milik masyarakat.
