Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Pekalongan langsung mengguncang panggung politik daerah dan nasional. Penangkapan ini menyeret nama pejabat aktif sekaligus kader Partai Golkar, memicu sorotan publik yang luas.
Tim penyidik KPK menangkap sejumlah pihak dalam operasi di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, salah satu yang diamankan adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di level kepala daerah.
Dampaknya bukan hanya hukum, tetapi juga politik.
Operasi Tangkap Tangan KPK di Pekalongan
Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang dilakukan KPK kembali menegaskan pola penindakan cepat terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
Hingga Selasa (3/3/2026), lembaga antirasuah itu belum membeberkan secara rinci perkara yang melatarbelakangi penangkapan tersebut.
KPK hanya mengonfirmasi bahwa pihak-pihak yang terjaring operasi kini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam.
Status hukum para pihak akan ditentukan setelah proses gelar perkara.
Langkah cepat ini menempatkan Pekalongan dalam sorotan nasional.
Publik menanti kejelasan konstruksi perkara sekaligus dampaknya terhadap roda pemerintahan daerah.
Sikap Partai Golkar atas OTT Bupati Pekalongan
Partai Golkar memberikan tanggapan resmi atas Operasi Tangkap Tangan KPK yang menjerat kadernya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menyampaikan keprihatinan mendalam.
“Kami tentu saja prihatin dan menyesal atas kejadian ini. Sekaligus kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).
Pernyataan itu menjadi penegasan sikap partai berlambang pohon beringin tersebut terhadap kader yang tersangkut persoalan hukum.
Golkar menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kepatuhan pada aturan.
Sarmuji juga menyampaikan bahwa partai menyediakan pendampingan hukum bagi setiap kader yang menghadapi proses hukum.
Namun, keputusan untuk menggunakan fasilitas tersebut dikembalikan kepada masing-masing pihak.
