Nyong dan Noni Sulut hanya sekedar pajangan?
Manado – Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka mengatakan, tindakan tidak terpuji hari ini yang dilakukan oknum staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara dengan tidak mengijinkan wartawan meliput kegiatan karantina Nyong dan Noni Sulut di ruang Mapaluse kantor gubernur Sulut Rabu (27/8/2014) diduga ada “sesuatu” yang disembunyikan.
“Ini berindikasi ada “sesuatu” yang disembunyikan pihak panitia pemilihan Nyong dan Noni Sulut, yang notabene menggunakan dana APBD,” tegasnya.
Padahal kata Tumbelaka, beberapa waktu lalu pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan sosialsiasi terkait penyusunan dan penggunaan dana rakyat melalui APBD harus Pro Rakyat.
Dia menambahkan kalau selama ini apa yang telah dihasilkan oleh hajatan seperti ini (Pemilihan Nyong dan Noni Sulut, red) yang berujung pada kemaslahatan rakyat? Yang ada justru menghamburkan uang rakyat.
“Nah, kedepan mungkin harus ada revolusi mental, baik panitia maupun para peserta pemilihan, agar betul-betul menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” katanya kepada para wartawan.
“Setidaknya, rakyat Sulut menjadi bangga memiliki Nyong dan Noni Sulut yang berkualitas, ketika tampil di pentas manapun. Jangan hanya jadi pajangan dalam setiap acara serimonial saja,” tambah Tumbelaka.
Seperti diketahui, tindakan tak terpuji dan mencederai demokrasi kembali terjadi di kantor gubernur Sulut, pasalnya rombongan wartawan dari berbagai media tidak diijinkan untuk melakukan peliputan kegiatan karantina atau seleksi Nyong dan Noni Sulut oleh staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Sulut dengan alasan sudah ada kontrak dengan salah satu media. (rizathpolii)
Baca juga:
- Sudah Kontrak Dengan Media Lain, Staf Disparbud Usir Wartawan
- Insiden Pengusiran Wartawan, Suprianda Ruru Memohon Maaf