
BeritaManado.com — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) sekali lagi menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Bupati Joune Ganda menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Rakor ini merupakan agenda penting yang dihadiri seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Utara.
Selain Bupati Joune, tampak hadir juga Ketua DPRD Minut Vonny A. Rumimpunu, Sekda Novly Wowiling, dan Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan.
Kehadiran jajaran pimpinan ini menegaskan keseriusan Pemkab Minut dalam menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD sebagai aktor utama penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyoroti beberapa faktor utama yang masih menjadi pemicu korupsi, seperti rendahnya integritas, kolaborasi tidak sehat, serta penegakan hukum yang belum efektif.
“Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan,” tegas Johanis.
Ia juga menyebutkan area-area yang paling rentan terhadap praktik korupsi, di antaranya pengelolaan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana desa, serta program-program pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Joune menegaskan rakor bertujua menyatukan komitmen terkait pencegahan korupsi di daerah.
Secara simbolis, komitmen ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
“Konsistensi pencegahan korupsi menjadi perintah bagi seluruh jajaran Pemkab Minut untuk didukung dan diterapkan secara ketat, sistematis, dan masif oleh Inspektorat. Ini menjadi salah satu skala prioritas dalam pemerintahan saya yang memasuki periode kedua,” tegasnya.
Kepala Inspektorat Minut, Steven Tuwaidan, menjelaskan komitmen Bupati Joune dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) dalam pemberantasan korupsi sangat tinggi.
Setiap program strategis Pemkab Minut dikawal secara ketat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“Dalam setiap kesempatan, bupati dan wakil bupati selalu berpesan memperkuat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan komitmen Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar taat pada regulasi. Salah satu indikator nyata dari komitmen ini adalah capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, di mana Minahasa Utara berhasil meraih peringkat pertama se-Sulawesi Utara pada 2024,” jelas Steven.
Ia menambahkan prestasi ini menjadi motivasi untuk dipertahankan pada tahun 2025.
(Alfrits Semen)
