Penulis: Alfrits Semen | Minahasa Utara
Usai Sidang Paripurna di DPRD Minahasa Utara, Kamis (9/4/2026), Joune Ganda dengan penuh keakraban kembali menyapa wartawan.
Puluhan wartawan yang sudah menunggu kemudian menanyakan beberapa pertanyaan dalam kaitannya dengan arah pembangunan di Tanah Tonsea.
Bupati Joune Ganda dengan tenang merangkum arah kebijakan pemerintahannya ke depan, dan memaparkan di hadapan jurnalis.
Nada bicaranya santai, namun berisi penekanan, yakni efisiensi, digitalisasi, dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah tiga poros yang akan digenjot.
Ia memulai dari satu hal yang kerap luput dari perhatian publik, namun menentukan.
Adalah cara pemerintah mengumpulkan uang.
“Ke depan, kita tidak lagi bicara sistem kolek,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tengah melirik model pembayaran pajak digital, di mana setiap transaksi wajib pajak langsung tercatat dan masuk ke kas daerah.
Skema ini bukan tanpa biaya.
Investasi teknologi dan sistem menjadi prasyarat.
Namun, bagi Joune, ongkos itu sepadan dengan efisiensi yang dihasilkan.
Ia membuka peluang kerja sama dengan perbankan agar sistem tersebut dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi.
Targetnya?
Kebocoran ditekan, PAD meningkat.
Langkah digitalisasi ini bukan berdiri sendiri.
Minahasa Utara, kata dia, sudah lebih dulu membangun fondasi melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital, yang bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri.
Dari sekitar puluhan MPP di Indonesia, Minahasa Utara menjadi salah satu yang mengintegrasikan layanan secara elektronik.
MPP itu, dalam perhitungan pemerintah daerah, bukan sekadar etalase pelayanan.
Ia adalah mesin percepatan investasi.
Proses perizinan yang biasanya berlarut kini dipangkas.
Waktu dipersingkat, prosedur disederhanakan.
Namun, jalan menuju sistem yang sepenuhnya mulus belum sepenuhnya terbuka.
Joune menyinggung satu kendala klasik, sistem OSS (Online Single Submission) yang beberapa waktu lalu sempat mengalami gangguan.
Bagi pemerintah daerah, ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan sendiri.
“Ada hal-hal yang memang harus kita konsultasikan ke kementerian,” katanya.
Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci, terutama ketika sistem nasional menjadi tulang punggung pelayanan daerah.
Di sisi lain, sorotan publik tertuju pada isu yang lebih sensitif: belanja pegawai.
Regulasi terbaru menuntut rasio tertentu, dan di banyak daerah, isu ini kerap berujung pada kekhawatiran pemangkasan tenaga kerja.
Joune memilih meredam kecemasan itu sejak awal.
“Tidak ada pengurangan pegawai,” katanya tegas.
Tidak untuk ASN, tidak pula untuk PPPK.
Alih-alih memangkas, pemerintah daerah memilih “stretching” menarik dan menyesuaikan pos-pos anggaran lain agar rasio tetap terjaga.
Belanja yang dinilai kurang prioritas akan ditekan, sementara sumber-sumber pendapatan akan didorong lebih agresif.
Di sinilah tiga strategi utama itu bertemu.
Efisiensi menjadi langkah pertama.
Peningkatan PAD menjadi langkah kedua.
Dan jika keduanya belum cukup, masih ada ruang penyesuaian kebijakan melalui pemerintah pusat dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN-RB.
Namun ruang itu bukan tanpa batas.
Ia hanya bersifat sementara.
Target akhir tetap harus dicapai.
Di penghujung penjelasannya, Joune kembali pada soal potensi.
Ia menyebut Minahasa Utara memiliki ruang yang cukup luas untuk tumbuh, dari sektor investasi hingga peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum sepenuhnya optimal.
Jika digitalisasi berjalan, investasi dipermudah, dan efisiensi dijaga, ia yakin satu hal akan mengikuti pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dan kas daerah yang lebih kuat.
