Jakarta, BeritaManado.com — Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, melontarkan pernyataan menarik bagi para pengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dirinya blak-blakan menantang semua pihak yang suka mengkritisi Komisi KPK.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, para pengkritik KPK ditantang untuk tak hanya lantang berbicara, melainkan terlibat langsung.
Caranya adalah dengan mendaftar menjadi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) lembaga antirasuah itu.
Adapun pendaftaran Capim dan Dewas KPK telah dibuka sejak 26 Juni lalu.
Sayangnya, hingga saat ini peminatnya terbilang masih minim, walau tenggat waktu pendaftaran segera berakhir pada 15 Juli 2024.
“Banyak orang yang ingin memperbaiki KPK, jangan hanya berteriak-teriak saja, ya daftar saja. Jadi jangan hanya usul, jangan hanya protes, sekarang daftar saja,” ujar Ma’ruf dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).
Peran aktif tokoh-tokoh yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pemberantasan korupsi, kata dia, sangat penting dalam proses seleksi Capim dan Dewas KPK.
Pendaftaran sebagai Capim dan Dewas itu merupakan langkah konkret untuk turut berkontribusi memperkuat lembaga antikorupsi tersebut.
Selain itu, tambah dia, Capim dan Dewas disebut dapat terlibat langsung dalam upaya memperkuat KPK sebagai lembaga antikorupsi yang kredibel dan efektif.
“Siapa tahu kepilih, dan dia bisa menjalankan apa yang selama ini diinginkan, supaya KPK itu bisa efektif dan bagus,” kata Ma’ruf.
Dengan tenggat waktu pendaftaran yang akan segera berakhir, Ma’ruf mengajak para tokoh yang memiliki profesionalisme dan integritas tinggi agar memanfaatkan peluang itu.
“Jangan sampai dia justru daftar tidak mau, hanya berteriak-teriak saja. Padahal Pansel (panitia seleksi) membuka kesempatan untuk mereka,” imbuh dia.
Sebelumnya, sepinya pendaftaran calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disoroti Indonesia Corruption Watch (ICW).
Sepinya minat peserta calon pimpinan dan Dewas KPK, menurut Peneliti KPK, Diky Anandya, disebabkan oleh trauma calon-calon potensial.
Pasalnya, banyak yang menilai bahwa ada pelemahan pada lembaga antirasuah dengan direvisinya Undang-undang KPK pada 2019.
“Kami meyakini figur-figur potensial yang memiliki rekam jejak panjang pada isu pemberantasan korupsi masih trauma dengan peristiwa pelemahan KPK tahun 2019 lalu,” kata Diky dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).
“Kala itu masyarakat dikelabui dengan janji manis dari pemerintah dan DPR tentang KPK yang ternyata berujung pada penggembosan lembaga tersebut, baik melalui Revisi UU KPK maupun pemilihan Pimpinan KPK,” tambah dia.
