Manado – Selasa (1/7/2014) sore, komisi 4 DPRD Sulut menggelar hearing bersama Rektorat Unsrat terkait tuntutan ratusan mahasiswa Fakultas Kedokteran untuk di-yudisium serta memperoleh surat keterangan lulus atau ijasah setelah menjalani pendidikan. Hearing dipimpin ketua komisi 4 Raski Mokodompit, dihadiri Pembantu Rektor I Unsrat Prof. DR Jeane Polii-Mandang dan Plh Dekan Fakultas Kedokteran dr Billy Kepel.
Menurut Plh Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat dr Billy Kepel, penundaan pemberian ijasah kepada mahasiswa yang teleh menyelesaikan pendidikan karena profesi dokter harus memenuhi persyaratan lulus uji kompetensi sesuai keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi.
“Belum diberikan ijasah karena mereka belum memenuhi syarat uji kompetensi. Kami minta syarat disumpah dilantik menjadi dokter ketika lulus uji kompetensi tingkat nasional. Kami tidak mau mengalami kesalahan sebelumnya seperti 225 yang terima ijasah tapi tidak lulus uji kompetensi,” ujar dr Billy Kepel.
Namun argumentasi dr Billy Kepel dimentahkan komisi 4 yang hadir diantaranya, Benny Rhamdani, Vanny Kaparang, Ayub Ali Albugis, Ivone Bentelu, Raski Mokodompit dan Paul Tirayoh. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi 5 Juli 2013 merupakan bukti uji kompetensi belum mendesak dilaksanakan.
“Surat Dirjen Pendidikan Tinggi tertanggal 5 Juli 2013 menjelaskan bahwa uji kompetensi sedang dalam proses persiapan payung hukum, strategi, mekanisme dan prosedurnya. Sehingga pemberlakuan uji kompetensi sebagai exit exam akan dijalankan ketika semua perangkat tersedia,” tegas Vanny Kaparang.
Hearing yang juga dihadiri perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Fandy Gosal dan dr Maya serta Pengurus Pusat Aliansi Dokter Muda Indonesia, dr Iqbal, memutuskan, komisi 4 akan mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. (jerrypalohoon)
