Manado, BeritaManado.com — Mangkirnya sejumlah instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat Pansus LKPJ mengungkap permasaalahan yang ada pada BUMN di Sulut.
Pelak saja, ketidak hadiran BUMN dalam rapat pembahasan LKPJ itu telah menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan BUMN terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Padahal, pembahasan Pansus LKPJ melalui rapat pembahasan bersama seluruh instansi mitra kerja ini untuk menggali ,” ungkap Ketua Pansus III DPRD Sulut untuk pembahasan LKPJ Jems Tuuk Senin, (29/4/2024) di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut.
Pansus LKPJ juga mengungkap sejumlah permasaalahan yang ada di PLN dan PT Pertamina yang memilih tak hadir dalam rapat Pansus tersebut.
Jems mengungkap banyaknya permasaalahan terkait penerangan listrik di berbagai daerah pelosok yang hingga kini tidak tertangani dengan baik.
“PLN juga kami pengen tahu, karena janji pak presiden Jokowi yang diturunkan kepada PLN, di seluruh Indonesia harus menyala, dan berapa kampung di Sulawesi Utara yang listriknya belum menyala. Kami pengen tahu dia punya kendala apa,” beber Jems.
Tak sampai di situ saja, Jems juga mempertanyakan bahwa, banyaknya suplai listrik namun di kampung-kampung listrik tidak menyala apa lagi di pulau-pulau.
“Mereka (PLN) punya solusi tidak? Kalau PLN mengatakan listrik yang ada di pulau tidak bisa menyala karena biaya operasional terlalu mahal, kan gila kalau mesti begitu. Bagaimana PLN dia mesti berdagang dengan rakyatnya. Harusnya kan dia subsidi silang. Tapi kami pengen gali itu sebab, menurut data kami ada kurang lebih 12 kampung di daerah Utara sana listriknya belum menyala,” beber Jems.
Sama halnya dengan PLN, Pansus DPRD juga menyoroti PT Pertamina yang juga tidak hadir dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulut tahun 2023.
“Kan beberapa kali Pertamina rapat di sini (DPRD Sulut) mengatakan akan ada penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM). Kalau mereka katakan kuota BBM yang masuk sesuai permintaan, seharusnya kan tidak ada antrian di pom bensin. Nah kami pengen tahu dalam evaluasi ini kenapa di tahun 2023 antrian BBM terjadi gila-gilaan. Apakah Pertamini di sini mengelolanya salah, janji-janji Pertamina pusat itu palsu semua dan tidak sesuai visi dan misi Pertamina itu sendiri,” sorot Jems.
Lanjut Jems, kalau memang suplai BBM yang dijanjikan oleh PT Pertamina ternyata tidak ada, seharusnya disampaikan kepada rakyat.
“Pertamina memohon maaf kepada rakyat Sulawesi Utara bahwa, Pertamina belum memenuhi kebutuhan BBM di Sulawesi Utara,” kata Jems.
“Rakyat pengen tahu, supaya kita jangan di bego-begoin sama mereka,” timpal Jems.
(Erdysep Dirangga)