Melonguane – Menanggapi pernyataan ketua DPRD Talaud Drs. Engelbertus Tatibi ME terkait persoalan kapal veri KM. Batunapato nyaris ditarik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang kemudian kesalahanya dilimpahkan ke pihak pemkab, ditanggapi serius Justes Lindo selaku tokoh masyarakat Talaud.
Wakil ketua KTNA Sulut itu kepada beritamanado Senin, (23/6) menyatakan bahwa semestinya Tatibi jangan menyalahkan pihak pemkab saja. Justru hal itu terjadi akibat kelalaian pihak pemkab dan DPRD. Amat terlebih lagi fungsi control DPRD itu tidak jalan,”tegasnya. Coba kata Lindo, kalau pemkab dan DPRD benar-benar serius mengelolah perusahaan daerah itu secara profesional, mungkin dapat mendatangkan pendapatan daerah.
“Tapi heranya, bantuan pemerintah begitu besar nilainya, namun oleh pemkab Talaud hanya di telentarkan begitu saja,”ucapnya. Ia pun menyinggung bahwa DPRD jangan berkiblad karena biaya operasional kapal verri tersebut, anggaranya dari pusat. Justru saya meminta pihak DPRD supaya menganggarkanya lewat APBD perubahan nanti.
“Agar perusahaan daerah yang bergerak dibidang jasa kelautan dapat maju dan berkembang. Dengan demikian warga Talaud juga turut menikmati fasilitas negara tersebut,”kuncinya. (hendra).
Melonguane – Menanggapi pernyataan ketua DPRD Talaud Drs. Engelbertus Tatibi ME terkait persoalan kapal veri KM. Batunapato nyaris ditarik pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang kemudian kesalahanya dilimpahkan ke pihak pemkab, ditanggapi serius Justes Lindo selaku tokoh masyarakat Talaud.
Wakil ketua KTNA Sulut itu kepada beritamanado Senin, (23/6) menyatakan bahwa semestinya Tatibi jangan menyalahkan pihak pemkab saja. Justru hal itu terjadi akibat kelalaian pihak pemkab dan DPRD. Amat terlebih lagi fungsi control DPRD itu tidak jalan,”tegasnya. Coba kata Lindo, kalau pemkab dan DPRD benar-benar serius mengelolah perusahaan daerah itu secara profesional, mungkin dapat mendatangkan pendapatan daerah.
“Tapi heranya, bantuan pemerintah begitu besar nilainya, namun oleh pemkab Talaud hanya di telentarkan begitu saja,”ucapnya. Ia pun menyinggung bahwa DPRD jangan berkiblad karena biaya operasional kapal verri tersebut, anggaranya dari pusat. Justru saya meminta pihak DPRD supaya menganggarkanya lewat APBD perubahan nanti.
“Agar perusahaan daerah yang bergerak dibidang jasa kelautan dapat maju dan berkembang. Dengan demikian warga Talaud juga turut menikmati fasilitas negara tersebut,”kuncinya. (hendra).