Bitung, Beritamanado.com – Lima tahun menjabat sebagai Wakil Bupati Talaud, Petrus Tuange mengaku lebih banyak dukanya daripada senangnya karena sejumlah hak-haknya tidak diberikan Bupati Talaud, Sri Wahyuni Manalip.
Hak-hak seperti biaya makan minum wakil bupati, biaya operasional, biaya bahan bakar kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, biaya kesehatan dan tenaga pengamanan serta ART rumah dinas ditiadakan Sri Wahyuni.
“Bulan Desember 2016 itu semua secara bertahap dihentikan Bupati tanpa alasan jelas, tapi kami tetap bersyukur,” kata Petrus saat memberikan sambutan di syukuran berakhirnya masa jebatan sebagai Wakil Bupati Talaud di kediamannya di Kecamatan Madidir, Sabtu (14/09/2019).
Dan puncaknya, kata dia, Januari 2017, semua hak-hak resmi dibekukan Bupati sehingga dirinya bersama istri, Ny Henny Paulina Totopandey mau tidak mau harus mencuci baju sendiri dan memasak makanan sendiri karena semuanya sudah distop.
“Waktu itu saya sudah mau menyerah dan mengajak istri saya untuk pulang saja ke Kota Bitung karena selain hak, kewenangan sebagai Wakil Bupati juga sudah dicabut dan semuanya melalui Bupati. Jadi tidak ada lagi sehelai suratpun yang melewati saya,” katanya.
Namun sang istri kata Petrus, memintanya untuk tetap bertahan dan setiap pagi tidak pernah absen membangunkan untuk masuk kantor kendati dirinya tidak diberi lagi kewenangan sebagai Wakil Bupati.
“Istri saya marah jika hanya duduk-duduk di rumah dinas saat jam kantor dan tetap menyuruh masuk kantor walaupun hanya duduk karena tidak ada lagi tugas yang boleh dikerjakan,” katanya.
Lebih ironinya kata dia, saat dirinya masuk kantor, semua pejabat dan ASN menjauh karena jika sampai ada yang melihat bercakap-cakap atau masuk ke ruangan kerjanya maka keesokan harinya langsung nonjob atau dipindahkan ke tempat lain.
“Tapi semua itu kami gumuli dalam doa setiap hari dan tetap mendoakan Ibu Sri Wahyani bersama keluarganya agar tetap dilindungi Tuhan. Tapi awalanya saya sempat protes kepada istri saya karena terus membawa Ibu Sri Wahyani dalam pokok doa kami padahal dirinyalah yang menzolimi,” katanya.
Seiring berjalannya waktu, kata mantan pejabat Pemkot Bitung yang pertama kali membawa Kota Bitung meraih predikat WTP pertama di Sulut ini, doa mereka mulai terjawab saat dirinya ditunjuk sebagai Plt Bupati Talaud bulan Februari 2018 karena Bupati Talaud mendapat ganjaran dari Mendagri yang keluar negeri tanpa meminta izin.
Tidak hanya sampai disitu, bulan April 2018, dirinya kembali ditunjuk sebagai Plt Bupati karena sesuai aturan Bupati yang akan ikut konstentan Pilkada harus cuti sehingga Petrus ditunjuk kembali sebagai Plt.
Dan April 2019, Petrus kembali mendapat mandat untuk menjabat Plt Bupati Talaud untuk ketiga kalinya, karena Sri Wahyani terjaring OTT oleh KPK.
“Tuhan sungguh baik, lima tahun penderitaan saya dibalas dengan tiga kali menjadi Bupati Talaud tanpa melewati Pilkada dan ini suatu mujizat bagi saya dan keluarga. Politisi sehebat apapun tidak akan pernah menjadi Bupati tiga kali berturut-turut dan jabatan itu resmi saya akhiri tanggal 21 Juli 2019 lalu sesuai masa tugas yang diberikan,” katanya.
Kendati hanya sebagai Plt, Petrus berupaya membenahi sistem pemerintahan Talaud dengan mengawali pengembalian ratusan pejabat Pemkab Talaud yang dinonjobkan Sri Wahyani karena dianggap tidak sesuai aturan.
Selain itu, Petrus juga berhasil menata pengelolaan keuangan Pemkab Talaud dari Disclaimer menjadi WDP hingga WTP.
(abinenobm)
