Manado – Dengan ditetapkannya pelaksanaan Pilkada Manado pada 17 Februari 2016 mendatang, nampaknya menimbulkan persoalan baru. Saat ini Pemkot dan DPRD Manado menjadi bulan-bulanan sorotan warga terkait anggaran Pilkada.
Sebelumnya, dengan ditundanya Pilkada Manado yang awalnya dijadwalkan serentak pada 9 Desember 2015 lalu, KPU Manado menjadi sorotan banyak pihak, karena dinilai lalai dalam menjalankan kewenangannya.
Saat ini, sorotan warga berbalik arah dan menuding pemerintah kota (Pemkot) dan lembaga DPRD Kota Manado menjadi pihak yang mencoba menggagalkan pelaksanaan Pilkada Manado Februari nantinya.
Hal ini pun dinilai sebagai bentuk upaya mengalihkan kesesalan warga, khususnya para pendukung pasangan calon yang sudah tidak sabar menantikan kemenangan dengan digelarnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tersebut.
“Memang kelihatan KPU ini cari aman. Sebelumnya, mereka (KPU, red) yang disorot warga karena tidak kosisten dalam mengambil keputusan terkait penetapan calon. Untuk saat ini, sorotan mengarah ke kami di lembaga dewan, karena masalah anggaran,” kata Mohammad Wongso, personil DPRD Manado.
Menurut politisi PAN ini, soratan yang diterima lembaga dewan maupun Pemkot Manado, terkait anggaran pelaksanaan Pilkada Manado yang belum tersedia, bukanlah kesalahan pihaknya.
“Permintaan 8 miliar itu besar. Kalau dilakukan pergeseran, postur anggaran yang akan mendanai program pemerintah di SKPD-SKPD jelas-jelas berubah. Jadi butuh waktu untuk membahasnya. Kalau seperti ini, KPU sudah menetapkan tanggal, berarti KPU melempar persoalan ke kami,” ujar Wongso.
Untuk itu, mewakili lembaga dewan, dirinya mengajak warga masyarakat memahami soal makanisme pergeseran anggaran yang berdampak pada pelanggaran hukum jika salah mengambil keputusan.
“Kalau kami salah langkah karena terburu-buru melakukan pergeseran, kami sendiri yang masuk penjara. Kami berharap masyarakat tidak ikut-ikutan menyalahkan dewan dan Pemkot. Karena yang terlalu gesa-gesa tanpa berkoordinasi dengan kami yakni KPU sendiri. Mereka ingin melepas diri dari sorotan warga,” tegasnya. (leriandokambey)
Manado – Dengan ditetapkannya pelaksanaan Pilkada Manado pada 17 Februari 2016 mendatang, nampaknya menimbulkan persoalan baru. Saat ini Pemkot dan DPRD Manado menjadi bulan-bulanan sorotan warga terkait anggaran Pilkada.
Sebelumnya, dengan ditundanya Pilkada Manado yang awalnya dijadwalkan serentak pada 9 Desember 2015 lalu, KPU Manado menjadi sorotan banyak pihak, karena dinilai lalai dalam menjalankan kewenangannya.
Saat ini, sorotan warga berbalik arah dan menuding pemerintah kota (Pemkot) dan lembaga DPRD Kota Manado menjadi pihak yang mencoba menggagalkan pelaksanaan Pilkada Manado Februari nantinya.
Hal ini pun dinilai sebagai bentuk upaya mengalihkan kesesalan warga, khususnya para pendukung pasangan calon yang sudah tidak sabar menantikan kemenangan dengan digelarnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tersebut.
“Memang kelihatan KPU ini cari aman. Sebelumnya, mereka (KPU, red) yang disorot warga karena tidak kosisten dalam mengambil keputusan terkait penetapan calon. Untuk saat ini, sorotan mengarah ke kami di lembaga dewan, karena masalah anggaran,” kata Mohammad Wongso, personil DPRD Manado.
Menurut politisi PAN ini, soratan yang diterima lembaga dewan maupun Pemkot Manado, terkait anggaran pelaksanaan Pilkada Manado yang belum tersedia, bukanlah kesalahan pihaknya.
“Permintaan 8 miliar itu besar. Kalau dilakukan pergeseran, postur anggaran yang akan mendanai program pemerintah di SKPD-SKPD jelas-jelas berubah. Jadi butuh waktu untuk membahasnya. Kalau seperti ini, KPU sudah menetapkan tanggal, berarti KPU melempar persoalan ke kami,” ujar Wongso.
Untuk itu, mewakili lembaga dewan, dirinya mengajak warga masyarakat memahami soal makanisme pergeseran anggaran yang berdampak pada pelanggaran hukum jika salah mengambil keputusan.
“Kalau kami salah langkah karena terburu-buru melakukan pergeseran, kami sendiri yang masuk penjara. Kami berharap masyarakat tidak ikut-ikutan menyalahkan dewan dan Pemkot. Karena yang terlalu gesa-gesa tanpa berkoordinasi dengan kami yakni KPU sendiri. Mereka ingin melepas diri dari sorotan warga,” tegasnya. (leriandokambey)