
Manado, BeritaManado.com — Kompetisi politik, baik dalam Pemilu maupun Pilkada, sering kali menyisakan luka yang mendalam dan menjadi salah satu pemicu konflik di masyarakat.
Pasalnya, pihak yang kalah sering kali sulit menerima kenyataan, apalagi jika mereka merasa kemenangan pihak lawan tidak melalui prosedur kompetisi yang benar.
Dr Ferry Daud Liando, seorang Dosen Kepemiluan dari FISIP Unsrat, menegaskan hal ini dalam acara “Pemberdayaan Ormas Kepemudaan dalam Mencegah Intoleransi di Kota Manado” yang diadakan oleh Badan Kesbangpol Kota Manado, Kamis 4 Agustus 2025 di Hotel GrandPuri.
Baginya meski tahapan Pemilu dan Pilkada sudah selesai, namun perbedaan masih menganga dan masih berjarak satu sama lain.
“Sakit hati atas kekalahan, masih sulit terlupakan sehingga ada gesekan sedikit langsung direspon dan bereaksi berlebihan,” pungkasnya.
Pelaku konflik ini tidak hanya datang dari pendukung pihak yang kalah, tetapi juga dari pihak yang menang.
Ada saja oknum yang terus menyebarkan kebencian hanya karena belum bisa “move on” dari dinamika politik sebelumnya.
Liando menjelaskan fenomena ini sebagai respons atas pertanyaan mengapa semangat toleransi terawat di kalangan elite politik, tetapi justru sulit dipertahankan di level masyarakat.
Menurutnya, di tataran masyarakat ada kelompok-kelompok yang berupaya menghasut dan tak sedikit yang terpengaruh.
Liando merinci beberapa faktor-faktor penyebab:
- Kesenjangan Ekonomi
Faktor pertama adalah masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang hidup dalam kesulitan akibat kebijakan negara yang belum berpihak. Sulitnya mendapatkan pekerjaan, mahalnya biaya sekolah, dan layanan kesehatan yang kurang adil membuat mereka rentan terprovokasi.
“Sehingga dihasut sedikit maka langsung memicu gejolak,” tandasnya.
- Perilaku Elite Politik
Kedua, ada perilaku elite politik yang cenderung memperkaya diri sendiri. Korupsi dan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat makin menderita. Hal ini berpotensi memicu rasa ketidakadilan, hingga kemarahan di tengah masyarakat.
- Hoaks dan Teknologi Tanpa Kendali
Ketiga, penggunaan teknologi yang makin bebas dan tanpa filter menjadi pemicu utama. Berita hoaks dan konten yang memicu kebencian serta adu domba mudah menyebar luas.
“Banyak yang terhasut, terprovokasi sehingga sesama rakyat saling berhadap-hadapan,” jelasnya.
- Intervensi Pihak Pengaruh
Keempat, adanya campur tangan dari “orang-orang besar” yang merasa diperlakukan tidak adil, baik dalam hukum maupun bisnis. Merasa dirugikan, mereka menggunakan pengaruhnya untuk menghasut rakyat kecil agar membuat kegaduhan dan kericuhan demi mencapai kepentingan pribadi.
- Campur Tangan Asing
Terakhir, intervensi pihak asing juga berpotensi memicu polarisasi. Suatu kebijakan negara mungkin tidak menyenangkan negara lain, sehingga mereka bisa saja mencoba mengganggu stabilitas politik dan keamanan untuk menekan pemerintah agar berkompromi.
“Kita bisa belajar dari pengalaman negara lain yang hancur oleh karena intervensi pihak asing,” tutup Liando.
