MANADO—Dalam Kunjungan kerja Komisi I DPR RI, Selasa (26/7) lalu, Gubernur Sulut, DR Sinyo Hari Sarundajang (SHS) banyak mendapat sambutan dan pujian oleh Komisi I terkait diperolehnya laporan keuangan yang terbaik untuk Provinsi Sulut oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Yang menarik dalam rangkai kunjungan kerja Komisi I tersebut, salah satu anggotanya, Vanda Sarundajang yang juga anak dari SHS menghimbau agar Gubernur memberikan rahasia ilmu WTP kepada daerah-daerah tingkat dua yakni Kabupaten/Kota di Sulut.
Berdasarkan hal tersebut, SHS langsung merespon dan membagikan rahasia keberhasilannya. Seperti sistim pengelolaan keuangan yang menurut SHS ada tiga hal yang harus diperhatikan.
“Ada tiga hal sistem pengelolaan yang kami lakukan, yaitu pertama pengelolaan keuangan negara dan daerah berprinsip pada dasar-dasar akuntansi keuangan Negara,” kata SHS.
Serta mengatakan jabatan wakil gubernur bukan ban serep tapi punya tugas pengawasan, termasuk masalah pengelolaan keuangan. Dan hal ini menurut SHS telah dijalankan dengan baik dan kini pihaknya bisa memetik hasil predikat WTP.
Selain itu, gubernur menekankan pada pengelolaan keuangan daerah yang harus transparan, selama ini ia mengaku telah menerapkan hal tersebut.
Sementara itu, ditempat terpisah diruangan kerja Karo Keuangan Pemprov Sulut, Praseno Hadi membenarkan hal tersebut. Menurut Praseno ini dikarenakan adanya komitmen gubernur untuk diupayakan sistem pelaporan akuntansi yang sesuai standar akuntansi negara.
“Intinya WTP itu ada di SKPD, SKPD mau karna kepala daerah memang komit sekali, Gubernur yang turun langsung selalu membina bendahara dan SKPD, tanpa itu semua saya yakin tidak ada WTP” ujarnya merendah.
Soal disinggung bahwa dirinya berada dibalik kesuksesan Sulut meraih WTP, Ia juga menambahkan bila Gubernur Sulut tidak turun langsung saat memberikan sosialisasi atau pelatihan, pasti semua omongannya tak akan didengar. Jadi bila satu SKPD saja tak melakukan pelaporan dengan benar, maka WTP tak mungkin diperoleh.
“Kami terus melakukan kaderisasi, setiap SKPD bahkan kami berikan ilmu laporan keuangan yang benar,” ujarnya.
Dijelaskan Praseno pihaknya telah membuat biro-biro keuangan kecil di tiap SKPD yang dilatih sebagaimana melakukan pelaporan yang sesuai.
Disinggung soal kabupaten/ kota yang belum mendapatkan predikat WTP, menurutnya semua tergantung dari kepala daerahnya.
“Kami telah memberikan pelatihan di kabupaten kota, saya yakin ke depan akan menyusul dan mulai lebih baik,” jelasnya.(jrp)