Potensi gesekan dapat dideteksi lebih dini.
Dan yang terpenting, masyarakat memiliki ruang untuk terus merawat harmoni di tengah keberagaman.
Komitmen itu juga tidak berhenti pada slogan.
Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan bahwa sejak 2022 hingga 2026, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengalokasikan hampir Rp39 miliar untuk mendukung kehidupan keagamaan dan memperkuat kerukunan antarumat beragama.
Lebih dari Rp26,8 miliar digunakan untuk mendukung para rohaniwan dan lembaga-lembaga kerukunan.
Sementara lebih dari Rp12,1 miliar disalurkan kepada 310 rumah ibadah dari berbagai agama.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa bagi Joune Ganda, perdamaian bukan sekadar narasi politik.
Perdamaian adalah kebijakan publik.
Dan kebijakan publik membutuhkan keberpihakan yang nyata.
Yang menarik, pendekatan ini muncul pada saat Minahasa Utara tengah berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Indonesia timur.
Kawasan Likupang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional.
Investasi terus berdatangan.
Mobilitas manusia semakin tinggi.
Dalam situasi seperti itu, stabilitas sosial bukan lagi sekadar kebutuhan sosial, melainkan kebutuhan ekonomi.
Tidak ada investor yang nyaman di daerah yang rawan konflik.
Tidak ada pariwisata yang berkembang di wilayah yang kehilangan harmoni sosial.
Karena itu, ketika Joune Ganda berbicara tentang toleransi, sesungguhnya ia juga sedang berbicara tentang pembangunan.
Ketika ia berbicara tentang kerukunan, ia juga sedang berbicara tentang masa depan ekonomi daerah.
