Amurang – Ini pembelajaran bagi PNS dan tenaga honorer di Minahasa Selatan. Pasalnya, kasus pemalsuan Akte Kelahiran yang terjadi di Kecamatan Kumelembuai tersebut akan masuk ke rana hukum. Dan dalam dekat ini, melalui Bagian Hukum Setdakab Minsel akan segera melaporkan ke Polres Minsel.
‘’Ya, setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minsel, bersama Bagian Hukum Setdakab Minsel. Maka, kasus diatas akan langsung diantar ke proses hukum yang berlaku,’’ ujar Kepala Inspektorat Minsel Denny A Kaligis, SH ketika diminta keterangannya diruangan kerjanya siang tadi.
Kaligis menjelaskan, bahwa kedua oknum yaitu CM alias Conny (PNS di Kecamatan Kumelembuai) dan SJ alias Sandra, staf honorer di Kantor Camat Kumelembuai. Keduanya mengakui telah melakukan kesalahan mereka. Pemanggilan dan pemeriksaan kedua oknum sudah dilakukan pekan kemarin.
‘’Bahkan, saat melakukan pemeriksaan terhadap kedua oknum. Salah satu dari mereka berdua, sempat melakukan penyuapan terhadap institusi ini. Rencana penyuapan diatas, agar supaya kasus ini ditutupi rapat. Namun, kami justru mendapat bukti bahwa kasus ini benar-benar memberikan pelajaran bagi kami. Soal pencobaan suap, pihaknya jelas menolaknya,’’ kata Kaligis.
Ditambahkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Minsel ini, bahwa kedua oknum tersebut, terancam sanksi tegas disiplin sesuai PP yang berlaku. Bahkan kasus tersebut segera dilanjutkan ke proses hukum melalui Bagian Hukum Setdakab di Polres Minsel.
Seperti diketahui, kasus ini terdeteksi setelah adanya laporan dari warga. Yang sekaligus mempertanyakan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minsel. Dalam bukti yang ada, akte kelahiran ternyata menggunakan tanda tangan mantan pejabat Jimmy Sandag, SH.
‘’Aksi pembuatan dan pemalsuan akte kelahiran tersebut terkuak sejak Oktober 2011 hingga April 2012. Kendati serah terima Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Jimmy Sandag, SH kepada Izak Rey, SE sekitar Agustus 2011 dan bertugas hingga Juli 2012 ini. (and)
Berita Terbaru
