Aturan Bank Indonesia tentang Kartu Kredit
Selain aturan pelindungan konsumen dari OJK, kartu kredit juga berada dalam kerangka pengaturan sistem pembayaran Bank Indonesia.
Bank Indonesia saat ini menggunakan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, yang berlaku sejak 31 Maret 2026.
PADG tersebut mengatur antara lain penyelenggaraan aktivitas penatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu kredit.
Dalam ketentuannya, PJP yang menerbitkan kartu kredit wajib memiliki mekanisme dan penerapan etika penagihan kartu kredit, sekaligus memiliki mekanisme penerapan pelindungan konsumen.
Untuk membaca aturan tersebut, pembaca dapat melihat PADG Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran di situs Bank Indonesia.
Jadi, untuk aspek waktu, tempat, dan cara penagihan, ketentuan pelindungan konsumen dalam POJK 22 Tahun 2023 menjadi rujukan penting.
Sementara dari sisi sistem pembayaran, PADG 32 Tahun 2025 mewajibkan penerbit kartu kredit memiliki mekanisme dan penerapan etika penagihan kartu kredit.
Bagaimana Jika Tidak Mampu Membayar?
Pemegang kartu yang mengalami kesulitan membayar sebaiknya tidak mengabaikan kewajibannya.
Langkah yang dapat dilakukan antara lain menghubungi penerbit kartu dan menjelaskan kondisi keuangan yang dihadapi.
Konsumen dapat menanyakan kemungkinan penyelesaian tunggakan atau opsi restrukturisasi yang tersedia sesuai kebijakan penerbit dan ketentuan yang berlaku.
Setiap kesepakatan sebaiknya diminta dalam bentuk yang dapat didokumentasikan, termasuk rincian jumlah kewajiban, jadwal pembayaran, serta ketentuan lainnya.
Jangan Gunakan Jasa “Joki Gagal Bayar”
Kesulitan membayar utang juga membuat sebagian masyarakat mencari jasa pihak ketiga yang menjanjikan penghapusan utang atau penghentian penagihan.
Konsumen perlu berhati-hati terhadap tawaran semacam itu.
OJK mengingatkan bahwa penggunaan jasa “joki gagal bayar” berpotensi menimbulkan risiko penipuan dan persoalan hukum baru.
Utang kartu kredit tidak otomatis hilang hanya karena konsumen mengganti nomor telepon, menghindari petugas penagihan, atau menggunakan jasa pihak yang mengklaim dapat menghapus kewajiban.
OJK Masih Mengawasi Praktik Penagihan
Pengawasan terhadap praktik penagihan masih menjadi bagian dari pelindungan konsumen OJK.
Pada April 2026, misalnya, OJK memanggil salah satu penyelenggara pinjaman daring dan asosiasinya untuk meminta klarifikasi terkait dugaan pelanggaran proses penagihan.
OJK menegaskan bahwa praktik penagihan harus dilakukan secara profesional, beretika dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Meskipun kasus tersebut berkaitan dengan pinjaman daring, prinsip pelindungan konsumen dalam penagihan juga menunjukkan perhatian regulator terhadap praktik penagihan di sektor jasa keuangan.
Bagaimana Jika Penagihan Melanggar Aturan?
Jika konsumen merasa proses penagihan telah melanggar ketentuan, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mendokumentasikan kejadian dan menyampaikan pengaduan kepada perusahaan jasa keuangan terkait.
Catat waktu, tempat, identitas petugas jika tersedia, isi komunikasi, serta bukti lain yang relevan.
Jika terdapat dugaan ancaman, kekerasan atau tindakan lain yang melanggar hukum, konsumen dapat mempertimbangkan untuk menghubungi aparat penegak hukum sesuai kondisi yang dihadapi.
Untuk sengketa atau pengaduan di sektor jasa keuangan, konsumen juga dapat memanfaatkan kanal layanan konsumen OJK sesuai prosedur yang berlaku.
Jadi, Bolehkah Debt Collector Datang ke Rumah?
Boleh, sepanjang penagihan dilakukan sesuai ketentuan.
Kedatangan debt collector ke alamat penagihan atau domisili konsumen tidak otomatis merupakan pelanggaran.
Namun, proses tersebut tetap memiliki batas.
Penagihan harus dilakukan dengan cara yang tidak mengancam, tidak menggunakan kekerasan, tidak mempermalukan konsumen, tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal, serta mengikuti ketentuan mengenai waktu dan tempat penagihan.
Di sisi lain, konsumen juga tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan utang kartu kreditnya.
Jika mengalami kesulitan pembayaran, komunikasi dengan penerbit kartu dan mencari solusi pembayaran yang tersedia merupakan langkah yang dapat ditempuh.
Baca juga:
- Gagal Bayar Pinjol, Apa yang Boleh Dilakukan Debt Collector? Ini Aturannya
- Kartu Kredit Macet, Bisakah Debt Collector Menyita Barang di Rumah?
Catatan redaksi: Artikel ini bersifat informasi umum mengenai ketentuan penagihan dan pelindungan konsumen. Untuk kasus individual, konsumen perlu melihat perjanjian dengan penerbit kartu serta ketentuan yang berlaku pada saat peristiwa terjadi.
