Nasional

Gagal Bayar Pinjol, Apa yang Boleh Dilakukan Debt Collector? Ini Aturannya

Ilustrasi penagihan pinjaman online oleh debt collector
Gagal bayar pinjol tidak menghapus kewajiban peminjam. Namun, proses penagihan tetap memiliki aturan dan batas yang wajib dipatuhi.

Penulis: Tim Redaksi

Gagal membayar pinjaman online atau pinjaman daring tidak serta-merta menghapus kewajiban peminjam untuk melunasi utangnya. Namun, proses penagihan memiliki aturan dan batas yang wajib dipatuhi penyelenggara maupun pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.

Hal ini kembali menjadi perhatian setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang 2026 melakukan sejumlah tindakan pengawasan terhadap praktik penagihan pinjaman daring yang diduga melanggar ketentuan pelindungan konsumen.

ADVERTISEMENT

OJK pada Mei 2026 bahkan menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Indosaku Digital Teknologi terkait ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, khususnya yang dilakukan melalui pihak ketiga.

Lantas, ketika seseorang mengalami gagal bayar pinjol, apa yang sebenarnya boleh dilakukan debt collector?

Gagal Bayar Tidak Menghapus Kewajiban Membayar

OJK menegaskan bahwa konsumen tetap berkewajiban memenuhi perjanjian pinjaman yang telah disepakati, termasuk melakukan pembayaran sesuai jumlah dan jangka waktu dalam perjanjian.

Namun, kewajiban tersebut tidak berarti penyelenggara atau debt collector bebas melakukan penagihan dengan cara apa pun.

OJK menegaskan kegiatan penagihan harus dilakukan secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Dengan kata lain, terdapat dua hal yang harus berjalan bersamaan: peminjam tetap memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian, sementara penyelenggara wajib memastikan proses penagihan dilakukan sesuai ketentuan.

Aturan Penagihan Pinjol yang Berlaku

Untuk penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), ketentuan terbaru diatur antara lain dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI.

SEOJK tersebut mulai berlaku pada 31 Juli 2025 dan mencabut SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2023.

Sementara itu, ketentuan mengenai pelindungan konsumen dan tata cara penagihan juga mengacu pada POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Debt Collector Tidak Boleh Mengintimidasi

OJK menegaskan bahwa penagihan wajib dilakukan secara beretika.

Penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, kekerasan, intimidasi, tindakan yang mempermalukan atau merendahkan martabat konsumen.

Pada April 2026, OJK bahkan memanggil Indosaku dan AFPI setelah muncul dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

OJK menyatakan seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.

Artinya, penggunaan perusahaan jasa penagihan oleh penyelenggara tidak otomatis menghilangkan tanggung jawab penyelenggara terhadap proses penagihan.

Ada Batas Waktu Penagihan

Untuk kegiatan penagihan oleh pelaku usaha jasa keuangan, POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur penagihan dilakukan pada Senin sampai Sabtu, di luar hari libur nasional, pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.

Penagihan di luar tempat dan waktu tersebut dapat dilakukan apabila sebelumnya terdapat persetujuan dan/atau perjanjian dengan konsumen. OJK juga menjelaskan bahwa penagihan pada hari Minggu dimungkinkan apabila terdapat persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu dengan konsumen.

Karena itu, anggapan bahwa debt collector bebas menghubungi atau mendatangi peminjam kapan saja tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Kontak Darurat Bukan Penanggung Utang

Ini salah satu perubahan penting yang perlu diperhatikan.

SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 mengatur bahwa penggunaan kontak darurat hanya ditujukan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan penerima dana dan bukan untuk melakukan penagihan kepada kontak darurat.

Bahkan sebelum menggunakan kontak darurat, penyelenggara harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak tersebut.

Konfirmasi itu mencakup hubungan pemilik kontak dengan penerima dana serta penjelasan mengenai pengertian dan risiko menjadi kontak darurat.

Dengan demikian, seseorang yang dicantumkan sebagai kontak darurat bukan otomatis menjadi pihak yang bertanggung jawab membayar pinjaman.

Bagaimana dengan Keluarga atau Pasangan?

OJK dalam FAQ POJK Nomor 22 Tahun 2023 menjelaskan bahwa pada prinsipnya penagihan dilakukan kepada konsumen yang membuat perjanjian dengan PUJK.

Penagihan kepada suami atau istri dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan atau kesepakatan dari suami atau istri tersebut.

Ini berbeda dengan menjadikan keluarga atau pasangan sebagai pihak yang harus melunasi utang tanpa dasar perjanjian.

Data Pribadi Tidak Boleh Disalahgunakan

Persoalan data pribadi juga menjadi perhatian OJK dalam pengawasan penagihan.

Pada Juni 2026, OJK memanggil PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara LPBBTI dengan merek Solusiku setelah menerima pengaduan konsumen terkait dugaan ketidaksesuaian proses penagihan, termasuk dugaan penggunaan data pribadi dan penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

OJK meminta penyelenggara memperkuat pengawasan terhadap petugas penagihan internal maupun pihak ketiga serta memastikan pelindungan data pribadi konsumen.

OJK Sudah Menindak Pelanggaran Penagihan

Perhatian OJK terhadap praktik debt collector bukan sekadar aturan di atas kertas.

Pada 8 Mei 2026, OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada Indosaku setelah pemeriksaan khusus menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan penagihan, terutama yang dilakukan melalui pihak ketiga.

OJK juga pada Juli 2026 memanggil manajemen Kredivo Finance Indonesia dan KrediFazz Digital Indonesia terkait informasi mengenai dugaan tindakan tidak patut oleh petugas penagihan terhadap seorang konsumen di Purworejo.

Dalam perkembangan pengawasan hingga 30 Juli 2026, OJK mencatat telah mengenakan 48 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 24 sanksi berupa denda senilai Rp7,58 miliar atas berbagai pelanggaran pelindungan konsumen, termasuk yang berkaitan dengan petugas penagihan.

Apa Kata OJK?

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menegaskan pentingnya perilaku pelaku usaha jasa keuangan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha.

Menurut Friderica, penerapan prinsip market conduct yang baik berkaitan erat dengan terciptanya bisnis yang sehat dan meningkatnya kepercayaan konsumen.

Dalam kasus penagihan 2026, OJK kembali menegaskan bahwa proses penagihan harus dilakukan secara profesional dan beretika, tanpa ancaman, kekerasan, intimidasi maupun tindakan yang mempermalukan konsumen.

Apa yang Sebaiknya Dilakukan Jika Tidak Mampu Membayar?

Peminjam yang mengalami kesulitan membayar sebaiknya tidak mengabaikan kewajibannya.

Hubungi penyelenggara melalui kanal resmi dan komunikasikan kondisi pembayaran. Periksa kembali perjanjian pinjaman, jumlah kewajiban, jatuh tempo dan ketentuan penyelesaian apabila terjadi keterlambatan.

Jika terdapat dugaan penagihan yang melanggar aturan, simpan bukti seperti pesan, tangkapan layar, rekaman percakapan, nomor telepon, waktu penagihan dan identitas pihak yang melakukan penagihan.