Manado – Banyak SKPD pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyerapan anggaran serta realisasi fisik belum memenuhi target atau masih rendah. Hal ini sempat mengecewakan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil saat memimpin rapat pimpinan (Rapim) evaluasi pengawasan dan peyerapan anggaran (EPPA) diruang Mapaluse kantor gubernur Sulut Rabu (13/8/2014).
Dalam rapat tersebut didapati, dari pagu anggaran Rp 2,4 Triliun baru terserap keuangan 35 persen dan fisik 42 persen dari target keuangan 39 persen dan fisik 48 persen.
Bahkan Kansil menyebutkan, sedikitnya 22 SKPD dan 15 UPTD/Balai mendapat rapor merah dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah (BPKBMD) karena deviasi keuangan dibawah lima persen. Hal itu dikarenakan serapan keuangan sangat lambat, akibatnya terjadi deviasi keuangan hingga posisi hingga bulan Juli 2014 masih dibawah lima persen.
Untuk itu Kansil minta, kinerja pengelola keuangan seperti bendahara dan PPTK termasuk panitia lelang perlu mendapat perhatian ekstra dari pimpinan SKPD, agar tanggungjawab mereka lebih dimaksimalkan lagi, karena dari laporan yang masuk sudah ada pekerjaan telah selesai 100 persen namun proses pembayaran belum dilaksanakan.
“Ini salah satu penyebab sehingga penyerapan anggaran kita menjadi rendah. Mestinya pekerjaan selesai keuangan juga harus tuntas jangan di tahan-tahan nanti yang rugi kita juga,” ujarnya. (rizathpolii)
Manado – Banyak SKPD pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyerapan anggaran serta realisasi fisik belum memenuhi target atau masih rendah. Hal ini sempat mengecewakan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil saat memimpin rapat pimpinan (Rapim) evaluasi pengawasan dan peyerapan anggaran (EPPA) diruang Mapaluse kantor gubernur Sulut Rabu (13/8/2014).
Dalam rapat tersebut didapati, dari pagu anggaran Rp 2,4 Triliun baru terserap keuangan 35 persen dan fisik 42 persen dari target keuangan 39 persen dan fisik 48 persen.
Bahkan Kansil menyebutkan, sedikitnya 22 SKPD dan 15 UPTD/Balai mendapat rapor merah dari Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik daerah (BPKBMD) karena deviasi keuangan dibawah lima persen. Hal itu dikarenakan serapan keuangan sangat lambat, akibatnya terjadi deviasi keuangan hingga posisi hingga bulan Juli 2014 masih dibawah lima persen.
Untuk itu Kansil minta, kinerja pengelola keuangan seperti bendahara dan PPTK termasuk panitia lelang perlu mendapat perhatian ekstra dari pimpinan SKPD, agar tanggungjawab mereka lebih dimaksimalkan lagi, karena dari laporan yang masuk sudah ada pekerjaan telah selesai 100 persen namun proses pembayaran belum dilaksanakan.
“Ini salah satu penyebab sehingga penyerapan anggaran kita menjadi rendah. Mestinya pekerjaan selesai keuangan juga harus tuntas jangan di tahan-tahan nanti yang rugi kita juga,” ujarnya. (rizathpolii)