AMURANG — Isu kabarnya sejumlah pejabat Minahasa Selatan diduga melakukan perselingkuhan atau melakukan tindak amoral. Hal tersebut diakui Denny Kaligis, SH Kepala Inspektorat Minsel.
Menurut Kaligis, nama-nama pejabat ada di esalon II, III maupun IV termasuk pejabat yang kini non job. ‘’Ya, saya telah kantongi nama-nama mereka. Tapi hingga kini perkembangan mengenai sejumlah kasus tersebut sudah tidak saya ikuti. Karena masalah itu terjadi pada pemerintahan yang lalu. ”jelasnya kepada sejumlah media saat kongkow-kongkow di salah satu kantin di belakang Kantor Bupati, Jumat (21/10) pagi tadi.
Ditambahkannya, bahwa kita so tahu siapa-siapa pejabat yang terlibat dalam kasus amoral. ‘’Mereka itu ada semenjak pemerintahan sebelumnya,“ ujar Kaligis yang diturut didengar Plt Kepala BKDD Drs Jootje Dehoop dan sekertaris Drs Wemmy Lengkong S.Sos,SH ,MSI.
Sementara tokoh masyarakat dan tokoh Agama Minsel mengkritisi pejabat yang berlaku amoral jelek. ‘’Kami sangat menentang jika ada pejabat yang melakukan perselingkuhan atau melakukan amoral. Karena pemerintahan yang dipimpin Bupati Christiany E Paruntu dan Wakil Bupati Drs Sonny F Tandayu merupakan pemimpin yang takut akan Tuhan. Makanya selaku tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat tidak setuju dengan pejabat seperti itu,‘’ ungkap Pdt Lucky Tumbelaka STh, selaku Sekretaris BKSAUA Minsel.
Kata Tumbelaka, kami meminta Bupati maupun wakil Bupati Minsel supaya menindak tegas pejabat yang melakukan hal kotor. Ini juga akan merusak prilaku dari bupati dan wakil bupati (PANTAS). ‘’Karena itu hanya mencoreng pemerintahan saat ini,’’ tambahnya
Lain lagi disebut, Frits Lasut dan Erwin Winerungan STh. Keduanya mengatakan, tidak menginginkan ada pejabat membantu bupati Paruntu-Tandayu terlibat perselingkuhan dan amoral. Karena selain bertentangan dengan norma agama. Termasuk Hukum-pun sangat tidak menyetujuinya.
”Kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Minsel untuk menindak tegas pejabat-pejabat yang seperti itu. Karena Bupati Minsel seorang yang takut akan Tuhan. Dalam struktur pejabat harus bebas dari perselingkuhan,” ungkap Lasut dan Winerungan. (ape)
