Jakarta, BeritaManado.com — Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Joune Ganda, memimpin jalannya rapat internal bersama seluruh pengurus dan anggota Apkasi.
Rapat pada Senin (15/9/2025) ini secara khusus membahas rencana efisiensi Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi roda pemerintahan di kabupaten seluruh Indonesia.
Rapat yang juga dihadiri oleh Ketua Umum Apkasi, Burzah Zarnubi, ini menjadi forum bagi para pemimpin daerah untuk menyatukan suara.
Joune Ganda, yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, dengan lugas memaparkan hasil diskusi yang menunjukkan bahwa mayoritas daerah sangat bergantung pada TKD.
“Ketergantungan daerah terhadap TKD masih sangat tinggi, sementara APBD mayoritas terserap belanja pegawai, sehingga ditakutkan berdampak pada roda pemerintahan termasuk menghambat belanja publik,” tegas Joune.
Menurutnya, pemotongan dana ini berpotensi menghambat berbagai belanja publik, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pelaksanaan proyek pembangunan fisik.
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Apkasi, di bawah kepemimpinan Joune Ganda, telah mengambil langkah proaktif dengan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Langkah ini diambil untuk memastikan aspirasi dan kondisi riil di lapangan didengar oleh pemerintah pusat.
“Intinya, Apkasi mendorong agar pemerintah pusat memberikan ruang dialog dengan Pemda untuk membahas masalah beragam terkait penurunan TKD dan peninjauan ulang alokasi anggaran,” kata Joune Ganda dengan nada optimis.
Pemerintah pusat melalui Mendagri Tito Karnavian sebelumnya telah menyampaikan kebijakan pengalihan anggaran TKD merupakan upaya untuk mewujudkan program yang lebih efisien, khususnya pada program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan program Makan Bergizi Gratis.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan ini masih akan didiskusikan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, menyusul penurunan signifikan alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN 2026.
Penurunan alokasi TKD dari Rp919 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp650 triliun pada RAPBN 2026 menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini.
Langkah cepat Apkasi dan peran aktif Sekjen Joune Ganda dalam memimpin perjuangan ini diharapkan mampu membuka ruang dialog yang konstruktif demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh kabupaten.
(Alfrits Semen)
