Berita Utama

Joune Ganda Akui Dampak Elnino Menguras Energi dan Anggaran Pemerintah

Joune Ganda Akui Dampak Elnino Menguras Energi dan Anggaran Pemerintah
Joune Ganda memberikan keterangan usai Paripurna DPRD Minahasa Utara. Foto: BeritaManado


Penulis: Alfrits Semen

Perubahan APBD Minahasa Utara Tahun Anggaran 2026 tidak hanya menjadi ruang penyesuaian alokasi anggaran.

Pemerintah daerah memasukkan penanganan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) sebagai salah satu kebutuhan mendesak hingga akhir tahun.

Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mengatakan perubahan anggaran diperlukan agar pemerintah daerah bisa bergerak lebih cepat menyelesaikan program strategis yang tersisa pada 2026.

Menurut Joune, perubahan APBD terjadi antara lain karena adanya perubahan alokasi anggaran, termasuk tambahan alokasi yang diterima pemerintah daerah berdasarkan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat.

Tambahan tersebut kemudian diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026 setelah mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD Minahasa Utara.

Namun, di tengah bertambahnya ruang fiskal tersebut, pemerintah daerah menghadapi tekanan lain.

Adalah bencana kekeringan dan karhutla.

Joune mengatakan sebagian tambahan anggaran diarahkan untuk memperkuat penanganan kondisi tersebut, termasuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

“Terutama dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan kekeringan. Kita tahu bahwa kita memberikan bantuan kepada masyarakat seoptimal mungkin,” kata Joune.

Penanganan kekeringan bahkan telah menjangkau wilayah kepulauan.

Pemerintah daerah, kata dia, terus memobilisasi armada untuk mengirimkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan.

Di sisi lain, intensitas penanganan karhutla mulai membebani sumber daya pemerintah.

Joune mengaku mengkhawatirkan kondisi personel pemadam kebakaran yang terus bekerja menangani kebakaran.

Ia juga mengingatkan penanganan bencana tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah.

Menurut Joune, kelalaian masyarakat, terutama pembakaran lahan yang tidak terkendali, dapat memicu kebakaran lebih besar dan pada akhirnya menguras energi serta anggaran daerah.

Karena itu, ia meminta masyarakat ikut mengawasi lingkungan dan menghentikan praktik pembakaran lahan yang berpotensi meluas.

“Jangan ada upaya-upaya pembakaran lahan yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan api yang sangat besar. Ini juga membahayakan dan menguras energi dan anggaran kita,” ujar Joune.

Joune memastikan pemerintah daerah tetap akan mengoptimalkan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat, terutama untuk kebutuhan yang bersifat mendesak.

Namun ia menegaskan penanganan bencana membutuhkan tanggung jawab bersama.

Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri jika di tingkat masyarakat masih terjadi aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

“Ini tanggung jawab kita semua,” tandasnya.