“Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia diduga menyalahgunakan wewenang terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) serta hak guna usaha (HGU).
Sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil disebut menyalahgunakan kewenangan dengan mengaktifkan kembali dan mencabut beberapa IUP dan HGU dengan permintaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
(Jhonli Kaletuang)
