Manado – Perihal kontroversi pemilihan ketua komisi 4 bidang Kesejahteraan Rakyat, anggota komisi Benny Rhamdani mendesak rapat pemilihan ketua komisi segera dilaksanakan. Diingatkan Rhamdani, proses pemilihan harus menghormati sebagaimana menjadi konvensi fraksi-fraksi di DPRD, apa yang sudah diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar.
“Sebagai anggota saya meminta pimpinan komisi segera mengagendakan pemilihan ketua komisi. Proses pemilihannya tentu mengacu pada undang-undang Susduk dan tata-tertib DPR, dimana pimpinan komisi dipilih oleh anggota. Sekalipun pimpinan komisi ditentukan dari dan oleh anggota, kita diluar Partai Golkar harus menahan syahwat politik termasuk saya untuk tidak mencalonkan diri sebagai ketua komisi. Memberikan dukungan penuh kepada calon yang diajukan Partai Golkar,” ujar Rhamdani kepada wartawan, Rabu (2/10).
Pemilihan ketua komisi tambah calon anggota DPD-RI ini, harus segera dilaksanakan karena berkaitan dengan kinerja komisi. “Pemilihan dan penetapan ketua komisi berkaitan dengan eksistensi komisi yang berhadapan dengan agenda politik strategis dan penting yang bersifat mendesak yaitu pembahasan APBD 2014,” tukas Rhamdani. (Jerry)
Manado – Perihal kontroversi pemilihan ketua komisi 4 bidang Kesejahteraan Rakyat, anggota komisi Benny Rhamdani mendesak rapat pemilihan ketua komisi segera dilaksanakan. Diingatkan Rhamdani, proses pemilihan harus menghormati sebagaimana menjadi konvensi fraksi-fraksi di DPRD, apa yang sudah diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar.
“Sebagai anggota saya meminta pimpinan komisi segera mengagendakan pemilihan ketua komisi. Proses pemilihannya tentu mengacu pada undang-undang Susduk dan tata-tertib DPR, dimana pimpinan komisi dipilih oleh anggota. Sekalipun pimpinan komisi ditentukan dari dan oleh anggota, kita diluar Partai Golkar harus menahan syahwat politik termasuk saya untuk tidak mencalonkan diri sebagai ketua komisi. Memberikan dukungan penuh kepada calon yang diajukan Partai Golkar,” ujar Rhamdani kepada wartawan, Rabu (2/10).
Pemilihan ketua komisi tambah calon anggota DPD-RI ini, harus segera dilaksanakan karena berkaitan dengan kinerja komisi. “Pemilihan dan penetapan ketua komisi berkaitan dengan eksistensi komisi yang berhadapan dengan agenda politik strategis dan penting yang bersifat mendesak yaitu pembahasan APBD 2014,” tukas Rhamdani. (Jerry)