Bupati Minsel, Dr Christiany Eugenia Paruntu SE, Saat Memimpin Pertemuan Dengan SDM PKH
Amurang, BeritaManado — Bertempat di Aula lantai 4 Kantor Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), pada Selasa (8/1/2019), Bupati Dr Christiany Eugenia Paruntu SE mengundang 68 Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) Minsel.
Kepala Dinas Sosial, Sofie Sumampow mengawali pertemuan menyampaikan bahwa ke-68 SDM PKH ini merupakan ujung tombak bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Minsel.
SDM PKH Minsel
Dalam sambutannya, Bupati Tetty Paruntu (sapaan akrab Bupati Minsel) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi para ujung tombak pengentasan kemiskinan di negara tercinta kita, khususnya Kabupaten Minahasa Selatan.
Yang tanpa kenal lelah bekerja penuh waktu mendampingi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
“Kita tahu bahwa rillis akhir tahun, angka kemiskinan di negara kita turun dari 2 digit 11,78% menjadi 9,7% yang notabene Program Keluarga Harapan (PKH) mengambil peranan inklusif dalam penurunan angka tersebut,” tutur Bupati Tetty Paruntu.
Sementara itu, Korwil PKH Sulut 2 Richard Mongkaren yang didampingi Korkab Minsel Robert Tutu juga menyampaikan terima kasih atas perhatian orang nomor 1 di Kabupaten Minahasa Selatan ini bagi PKH.
Dan tak lupa menyisipkan aspirasi para Pendamping Sosial dilapangan terkait dengan amanat Kementrian Sosial RI tentang alokasi dana sharing setiap tahun oleh daerah.
Dalam kesempatan ini pula, salah seorang Pendamping Sosial senior yang bertugas sejak tahun 2008 Kristy Kiwol, MSi sedikit berkisah tentang suka duka di lapangan dan peranan Pendamping untuk membantu KPM terkait kelancaran program.
“Kami PPKH Minahasa Selatan, juga melakukan inovasi dengan membentuk Koperasi PKH yang di Ketuai Tonni Kaeng. Sebagai bagian komplementaritas program yang digadang oleh Presiden Joko Widodo,” ujar Kristy Kiwol.
Dirinyapun Berharap, semoga kedepan pengentasan kemiskinan akan mencapai titik maksimal keberhasilan program. Dan sinergitas yang terbangun oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Sosial terus terkordinasi secara komprehensif dengan Pemerintah Daerah.
(***/TamuraWatung)
