Manado — Para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar’45 berharap tidak ada lagi kebijakan penggusuran, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado periode 2010-2015. Penertiban lokasi PKL tanpa adanya solusi jangka panjang, dinilai akan membebani masalah sosial masyarakat, apalagi belum adanya jaminan pemerataan lapangan kerja.
Demikian dikatakan Abdul Rahman Noho Poiyo, salah satu PKL di Pasar’45, yang juga tokoh masyarakat Manado. Noho mengatakan hal itu kepada pers (8/6), usai mendampingi Jackson Kumaat (Jacko) berkeliling menemui PKL di kawasan Pasar’45 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Manado.
”Jacko dan para pedagang sudah bicara dari hati ke hati, untuk mencari solusi penataan kota Manado, tanpa harus melakukan penggusuran. Dan solusi itu sudah didapat,” kata Noho.
Menurut Noho, pihaknya menyambut baik komitmen Jacko dalam mengatasi persoalan yang dihadapi sebagian besar para PKL. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Jacko dan para PKL sepakat untuk melakukan pernertiban pedagang, tanpa harus melakukan penggusuran.
”Selama ini, para PKL masih khawatir digusur dari lokasi tempat berjualan. Tapi setelah bertemu dengan Jacko, kini sudah tidak lagi khawatir,” ungkap Noho, yang juga Ketua LSM LP2M.
Sementara di kesempatan yang sama, Jacko mengaku memiliki program kerja jangka panjang, dalam membenahi sektor perekonomian kota Manado. Menurut dia, para PKL merupakan komponen utama dalam pemberdayaan sektor riil, yang selama ini merupakan sektor paling kuat menghadapi guncangan ekonomi global.
”Ketika krisis ekonomi di Amerika Serikat turut melanda perekonomian nasional, sektor riil terbukti paling mampu bertahan dan tidak terkena dampak negatifnya,” ungkap dia.
Ia juga optimis, keberadaan sektor riil tidak akan terpengaruh signifikan, oleh masuknya pasar modern ke Manado. PKL yang menjadi ujung tombak sektor riil, kata dia, harus dilindungi dari kapitalisme ekonomi.
”Makanya, pedagangnya ditata rapi tanpa harus digusur,” tandas Jacko. (*)
