Tondano – Kunjungan Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa di Pulau Dewata Bali menghasilkan beberapa bahan perbandingan. Ketua Komisi II Denni Kalangi kepada BeritaManado.com, Senin (5/12/2-16) mengatakan bahwa perbedaan yang sangat dominan dengan Minahasa hanya terletak pada suatu hal yang sederhana.
Dikatakan politisi Partai Demokrat ini, bahwa di Bali khususnya Kota Denpasar, iklim pariwisata tidak tercipta karena semata-mata adanya kucuran dana dari pemerintah. Sebaliknya, kesadaran masyarakat yang membentuk unit-unit usaha yang berhubungan langsung atau tak langsung dengan pariwisata, sehingga pemerintah hanya menstimilus saja.
“Di Bali masyarakat yang didominasi agama hindu sudah membentuk kelompok-kelompok usaha pariwisata, seperti pemandu wisata, tarian, musik dan lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa yang membangun fondasi sektor pariwisata adalah masyarakat sendiri, sementara pemerintah hanya membantu untuk mengembangkan skala usaha saja,” tutur Kalangi.
Semetnara itu di Kabupaten Minahasa sendiri tidak demikian kenyataannya. Pemerintah seperti kerja sendiri dengan mengucurkan dana fantastis sampai puluhan milyar rupiah untuk membangun objek wisata. Upaya pemerintah yang patut diapresiasi ini dikhawatirkan akan mubazir, karena tidak bersamaan dengan adanya kesadaran masyarakat.
Sebagai contoh, Taman Cita Waya Langowan yang belum lama selesai dibangun beberapa fasilitas seperti lampu taman sudah ada yang pecah, karena diduga sengaja dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi lokasi-lokasi lain yang saat ini sedang dikembangkan seperti Benteng Moraya.
“Yang kami dapat pahami secara garis besar dari kunjungan ke Bali yaitu bahwa membangun sektor pariwisata ternyata memang tidak hanya sekedar menuangkan gagasan melalui pembangunan fisik. Dengan kata lain, membangun Pariwisata bukan semata-mata melakukan apa yang dianggap baik tanpa melalui proses kajian mendalam,” jelasnya.
Ditambahkannya, hasil kunjungan tersebut nantinya akan dibahas melalui rapat komisi untuk selanjutnya direkomendasikan ke Pemkab Minahasa melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Paling tidak pemerintah akan memiliki terobosan baru membangun salah satu sektor andalan Indonesia itu berdasarkan skala prioritas.
Sebaiknya pemerintah fokuskan anggaran pada pengembangan Danau Tondano. Karena dengan sendirinya, masyarakat juga akan terbantu tidak hanya dari segi kunjungan wisatawan, melainkan dari sektor lain seperti perikanan dan sebagainya.
Sebagaimana diketahui,pada pekan lalu lintas komisi DPRD Minahasa dikabarkan telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat di Provinsi Bali. (frangkiwullur)
