Bisnis dan Ekonomi

Indonesia Masih akan Hadapi Tantangan Perekonomian di 2021, OJK Siapkan Master Plan

17 Januari 2021, 22:44 WITA Diperbarui: 17 Januari 2021, 22:44 WITA

b. Memberikan ruang yang lebih luas bagi lembaga jasa keuangan untuk melakukan multi-activities business yang lebih universal dan berbasis digital.

c. Mempercepat perluasan akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta memperkuat perlindungan konsumen, melalui integrasi beberapa skema pembiayaan seperti KUR, Bank Wakaf Mikro, Laku Pandai, dan simpanan pelajar. Upaya ini akan dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang akan berada di seluruh Provinsi dan Kabupaten Kota pada 2021. Adanya aturan baru mengenai disgorgement fund juga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi investor di pasar modal.

d. Penerapan Roadmap Sustainable Finance Tahap II tahun 2021-2025 dalam rangka mendukung tercapainya komitmen Indonesia dalam SDGs.

ADVERTISEMENT

e. Meningkatkan kemampuan SDM sektor jasa keuangan berpedoman pada Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan 2021-2025.

  1. Akselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan

a. OJK mendorong digitalisasi produk dan proses bisnis di industri jasa keuangan, termasuk memberikan izin bagi Lembaga jasa keuangan untuk mempunyai bisnis yang full digital (bank digital).

b. Memperkuat aturan prudensial untuk fintech peer to peer lending (P2P lending) dengan meningkatkan permodalan minimum dan menerapkan fit & proper test bagi pengurusnya.

c. Mendukung pertumbuhan start-up fintech, dengan mengembangkan regulatory sandbox yang menerapkan prinsip same business, same risks, same rules untuk meminimalkan terjadinya regulatory arbitrage.

d. Menyiapkan ekosistem produk keuangan Syariah yang lengkap, termasuk mendigitalkan produk Syariah, meningkatkan skala bisnis keuangan Syariah dan juga memperluas akses masyarakat ke produk keuangan Syariah dengan berbagai kebijakan.

  1. Penguatan kapasitas internal OJK

OJK akan mengembangkan pengawasan secara terintegrasi seluruh produk jasa keuangan termasuk produk digital, serta memonitor potensi risiko yang berasal dari luar sektor jasa keuangan maupun perusahaan korporasi. OJK mendukung Pemerintah dalam mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur Financial Holding Company.

Meningkatkan governance dalam proses bisnis internal untuk mempertahankan penghargaan dari KPK sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan penghargaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik 2020.

Menyesuaikan proses pengawasan market conduct yang dikaitkan dengan tahapan product life cycle serta memperkuat proses bisnis pengawasan dan surveillance yang berbasis digital melalui business process reengineering secara menyeluruh yang didukung penguatan integrasi manajemen data.

Melalui berbagai kebijakan strategis yang akan dilakukan dan didukung dengan sinergi kebijakan antara Pemerintah, Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya di tahun 2021 kredit perbankan diperkirakan tumbuh pada kisaran 7,5 ±1 persen (yoy), sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB).

Dana Pihak Ketiga diperkirakan akan tumbuh solid di rentang 11 ± 1 persen (yoy).

Sementara itu, penghimpunan dana di pasar modal tahun 2021 diperkirakan akan meningkat kembali sebagaimana sebelum pandemi yakni dikisaran Rp150 triliun sampai dengan Rp180 triliun yang didukung akan maraknya penerbitan surat utang sebagai implikasi dari likuiditas global yang masih memadai dan berlanjutnya tren suku bunga rendah.

Sejalan dengan kredit perbankan, piutang industri perusahaan pembiayaan diperkirakan juga akan menunjukkan pertumbuhan positif di tahun 2021 seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat yang kembali pulih di kisaran 4±1 persen (yoy).

Dalam kesempatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tersebut, OJK juga memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang berperan penting dalam menggerakkan keuangan mikro, mendorong inklusi keuangan di daerah dan penggerak fintech dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Penghargaan Penggerak Keuangan Mikro Syariah diberikan kepada:

  1. Baiq Mulianah – Pengurus BWM Ahmad Taqiuddin Mansur, Lombok Tengah, NTB
  2. KH. M. Sholahuddin Humaidullah – Pengurus BWM Apik, Kendal, Jawa Tengah

Penggerak Program Inklusi Keuangan Tingkat Provinsi:

  1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
  2. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

Penggerak Program Inklusi Keuangan Tingkat Kabupaten/Kota:

  1. Walikota Malang Sutiaji
  2. Bupati Kabupaten Kerinci Adirozal

Penggerak Fintech Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional:

  1. Karaniya Dharmasaputra (Sekjen Asosiasi Fintech Indonesia)
  2. Reynold Wijaya (Ketua Klaster Pendanaan Produktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia)

(***/srisurya)

Baca Juga