Manado, BeritaManado.com – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berbenah serta memberikan pelayanan lebih maksimal.
Dalam iven diskusi ‘Imigrasi Sulut Mendengar’ yang dilaksanakan, Jumat (14/10/2022), Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut Haris Sukamto memastikan pemerintah hadir dan beri yang terbaik untuk rakyatnya.
Dikatakan Haris Sukamto, pihak imigrasi harus memberi pelayanan terbaik bagi semua masyarakat baik dalam negeri dan luar negeri, memberikan kepastian hukum dan menjamin kepastian hukum.
“Selama ini kita memberikan pelayanan, tapi kita lupa, ini organisasi yang mengemban tugas besar, sebagai bagian terdepan sebuah negara. Untuk membentengi hal-hal yang tidak baik, entah dari luar negeri atau dalam negeri,” ujar Sukamto, memberi pengantar.
Untuk mewujudkan perubahan pelayan itu, Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut mengundang diskusi sejumlah stakeholder terkait, di antaranya Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Manado, Ombudsmen Perwakilan Sulut, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Sam Ratulangi Manado, General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Manado.
Hadir pula ASITA Sulut, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Sam Ratulangi, General Manager PT. Gapura (Representative Scoot-Tiger Air), General Manager PT. Lion Air Bandara Sam Ratulangi Manado, General Manager PT. Garuda Indonesia Bandara Sam Ratulangi Manado, Pimpinan PT. Sumber Energi Jaya, Pimpinan PT. Meares Soputan Mining, Pimpinan Yayasan Cornelius (Manado Independent School), Pimpinan MM Travel serta Pimpinan Redaksi dan perwakilan dari 6 media di Sulut, masing-masing, BeritaManado.com, Tribun Manado, Manado Post, TVRI, Kompas TV dan RRI Manado.
Kakanwil Kemenkumham Sulut Haris Sukamto meminta seluruh stakeholder agar bisa bekerja bersama, bila perlu, menghubunginya secara langsung apabila ada hal-hal urgent yang perlu dengan cepat ditangani.
“Kalau ada hal-hal penting yang menggangu keimigrasian bisa langsung laporkan ke saya saja. Ada keluhan atau hal tidak berkenan, langsung ke saya. Supaya kita memperpendek birokrasi dan mempercepat pelayanan yang lebih bagus,” tegas Sukamto.
Masa Berlaku Paspor dan Iklim Investasi
Pada kesempatan yang sama, Haris Sukamto menjelaskan, saat ini aturan perpanjangan masa berlaku paspor dari 5 tahun menjadi 10 tahun, mulai diterapkan di Sulawesi Utara.
“Dengan biaya yang sama, masa berlaku paspor lebih lama. Tentu ini harapan kita semua. Artinya pemerintah hadir untuk memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Kami berharap, agar seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkan kepentingan ke luar negeri, sekarang sudah lebih mudah,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menjelaskan, imigrasi berkomitmen penuh untuk mendukung, dua kegiatan pokok di Sulut yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Likupang yang diharapkan bisa mendatangkan investasi yang besar.
“Maka kami mendukung berbagai upaya pemerintah daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Kami berkoordinasi dengan semua pemerintah daerah di Sulu dan feedback nya sangat baik,” tambahnya.
(Finda Muhtar)