Manado, BeritaManado.com — Belakangan ini, sejumlah akun media sosial menyoroti kondisi jalan rusak di beberapa wilayah Sulawesi Utara dan menyudutkan Gubernur Yulius Selvanus sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Menanggapi hal itu, Herol Vresly Kaawoan (HVK) angkat suara memberikan penjelasan agar masyarakat memahami persoalan secara proporsional.
“Saya melihat akhir-akhir ini banyak unggahan di media sosial yang cenderung menyalahkan Gubernur terkait jalan rusak di Provinsi Sulut. Karena itu, saya ingin mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pembagian kewenangan,” ujar HVK, Wakil Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara.
Menurut HVK, jalan di Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas tiga kewenangan utama:
• Jalan Nasional, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
• Jalan Provinsi, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
• Jalan Kabupaten/Kota, berada di bawah Pemerintah Kabupaten atau Kota.
“Oleh karena itu, jangan langsung menyalahkan Gubernur atas semua kerusakan jalan. Kita harus cerdas memilah mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” tegas HVK.
Sebagai Staf Khusus Gubernur Sulut, HVK menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan review dan audit terhadap proyek-proyek jalan di wilayah provinsi.
Langkah ini, kata dia, penting untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis.
“Jika ada indikasi ketidaksesuaian, tentu akan menjadi catatan bagi Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum,” tandasnya.
Lebih lanjut, HVK yang juga mantan Pimpinan Komisi I DPRD Sulut periode 2019–2024 mengungkapkan bahwa beberapa ruas jalan provinsi telah masuk dalam APBD Perubahan dan dijadwalkan akan dikerjakan pada akhir tahun ini.
“Artinya, pemerintah provinsi tetap responsif dan bertanggung jawab. Hanya saja, masyarakat perlu memahami proses dan kewenangan agar tidak salah arah dalam menyampaikan kritik,” tutup HVK.
(Redaksi)
