Manado, BeritaManado.com — Henry Walukow Anggota Pansus Ranperda RPJMD tahun 2025-2029 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meminta pemerintah untuk membedah kembali terkait back up anggaran, Rencana strategis (Renstra) 5 tahun.
Menurut Henry, dirinya melihat ada kesenjangan yang jauh antara satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan OPD yang lain.
“Dikotominya terlalu besar sekali. Ini akan menimbulkan kesan bahwa, ada perangkat daerah basah, ada yang kering karena saya melihat ada begitu banyak urusan-urusan wajib sesuai visi, misi dari pak Gubernur tidak di back up atau tidak di cover dalam penganggaran,” ungkap Henry Senin, (4/8/2025) pada rapat pembahasan RPJMD di ruang rapat DPRD Sulut.
Henry mengusulkan agar ada sinkronisasi atau finalisasi kembali untuk Renstra pagu anggaran lima tahun berjalan.
Lanjut Henry, kalau melihat seperti Badan pengelolah perbatasan dalam satu tahu Rp400 juta, padahal Badan pengelola perbatasan baru membangun Border Cross Station dengan anggaran yang begitu banyak.
“Terus apa yang mau dibuat Badan Perbatasan Pemerintah Provinsi Sulut dengan anggaran Rp400 juta sedangkan, di perbatasan begitu banyak persoalan-persoalan krusial, seperti penyeludupan, pencurian ikan, human trafiking dan lain-lain,” jelas Henry
Tak hanya Badan Perbatasan, Henry juga memberikan perhatian bagi Dinas perpustakaan setelah melihat video kearsipan di mana arsip-arsip itu hanya di isi dalam karung semua.
“Anggaran Rp9 miliar, tapi Rp8 miliar cuma bayar gaji. Bagaimana mau kelola perpustakaan, bagaimana mau bikin perpustakaan online atau digital kalau anggarannya hanya seperti ini,” beber Henry.
Henry merasa sangat prihatin dengan babak ketiga rapat Pansus RPJMD yang menyangkut back up anggaran, Renstra anggaran lima tahun ke depan.
“Saya usul kongkrit ini di bedah kembali. Terlalu jauh kesenjangannya antara SKPD yang lain dan SKPD yang hadir khusus untuk pembahasan hari ini,” tegas Henry.
(Erdysep Dirangga)
