Manado – Terkait kisruh di tubuh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Utara, kepemimpinan Hendrik Manossoh sebagai Ketua PPI Sulut dipertanyakan menyusul dikeluarkannya keputusan untuk melakukan Carateker kepengurusan PPI Manado dan PPI Tomohon. Demikian hal ini terungkap dalam jumpa pers sejumlah kader PPI Sulut dari Manado dan Tomohon, sore tadi.
Menyikapi hal ini senior PPI angkatan 1998, Henro Kawatak secara tegas menilai Hendrik Manossoh telah memperkosa hak Demokrasi dari Ketua PPI Manado dan Tomohon. “Saya kira wajar ketika adik-adik saya yang duduk sebagai Ketua PPI Manado dan Tomohon mempertanyakan persoalan munculnya Carateker, ini adalah pemerkosaan hak demokrasi dan penzaliman yang dilakukan Hendrik Manossoh sebagai Ketua PPI Sulut. Jelas ini melanggar AD/ART serta Etika PPI,” tegas Kawatak seraya menyinggung dugaan penyimpangan dana Paskibra PPI Sulut.
Dikesempatan yang sama, Vienna Megko sebagai ketua PPI Manado terpilih dalam Musyawarah Kota (Muskot) 14 Februari 2014 kepada sejumlah wartawan mengungkapkan tanpa adanya penjelasan dan keterangan yang jelas, kami tiba-tiba di Carateker oleh pengprov (pengurus provinsi, red) PPI Sulut. Saya merasa ini kental dengan intervensi pengprov yang menolak saudari Lidia Assa sebagai Sekretaris PPI Manado berdasarkan hasil rapat tim formatur, saya ada saksinya yakni Steysi Mamentu. Pengprov menolak saudari Lidia dengan alasan yang tidak masuk akal, karena kami merasa diperlakukan tidak adil untuk itulah kami mempertanyakan kepemimpinan Hendrik Manossoh.
Senada dengan Mengko, Ketua PPI kota Tomohon, Jeferson Mampouw ikut menyayangkan sikap Ketua PPI Sulut yang mengeluarkan keputusan Carateker hanya karena keterlambatan dirinya dalam menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PPI Sulut.
Mantan Ketua serta Wakil Sekretaris PPI Manado, Ferdy Nelwan dan Firman Mustika menyayangkan arah kepemimpinan Hendrik Manossoh menyimpang dari aturan berlaku. “Sangat disayangkan PPI dikenal dengan kedisiplinan dan aturan main yang ketat, namun arah kepemimpinan Hendrik kali ini menyimpang dari aturan main,” sesal keduanya.
Saat dikonfirmasi, Ketua PPI Sulut, Hendrik Manossoh kepada beritamanado membenarkan adanya keputusan melakukan Carateker PPI Manado dan Tomohon. “Keputusan ini adalah berdasarkan evaluasi pengurus provinsi Sulut terhadap mereka, dan ditemukan telah melanggar AD/ART serta asa kepatutan yang berlaku, perlu kami jelaskan PPI menganut sistem Komando dalam kepemimpinannya dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota,” jelas Manossoh kepada beritamanado melalui ponsel pribadinya. (risat)
Berita Terbaru
APa so yang bisa dibanggakan dari PPI, nda jelas kader-kadernya aja diduga pada suka ke tempat pijat, ketempat karoke, dugem. apa yang mau dicontoh, bubarkan jo PPI
Oh kasiang, Laura ngana kua nda tau dp betul. Yg qta tau dari pengurus, ini so keputusan pengurus bukan keputusan ketua sendiri. So rapat beberapa kali. Mestinya so lama ambe tindakan ini kurang Kak Opo yang ada tahan
Viena tu nintau diri. Jd so pas dapa caretaker spy dia sadar diri. Belum dilantik mar so pe arogan….
Opo ini hobinya ‘Perkosa’ Hak demokrasi orang terus, mirip Order Baru kepemimpinan PPI kalau seperti ini, kita sebagai wanita, dukung pa ngana Vienna.
Kasiang kang ngana Laura… Nintau apa2 kua. Ini kan keputusan pengurus bukan keputusan pribadi ketua. Mustinya so lama caretaker pa Viena, klo Ketua nda tahan. Viena kua tu nintau diri. So bagus begini supaya Viena sadar diri.