Manado – Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) yang ada di pemerintah kota (Pemkot)Manado, ada sekitar 600 orang lebih. Terbagi menjadi 3 golongan, di mana 200 orang SatPOl-PP yang PNS, 200 orang SatPOL-PP honorer dan terdapat juga 200 SatPol-PP yang mau bekerja tanpa gaji.
Demikian hal ini, terungkap oleh Wali Kota Manado Vicky Lumentut saat mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kota Manado hari ini (selasa,31/1) di ruang paripurna DPRD Kota Manado. Lumentut mengaku heran saat menerima jabatan sebagai Wali Kota dan mengetahui keadaan tersebut.
“Saya juga heran, kok! ada orang (SatPol-PP) yang mau bekerja tanpa gaji,”ujarnya.
Lanjut dikatan Lumentut, “ketika penegakan perda, ditegakkan dengan sungguh-sungguh, maka muncullah keluhan-keluhan ini,” ungkap Lumentut menjawab pertanyaan Anggota DPRD Kota Manado terkait 2 bulan keterlambatan gaji SatPol-PP, karena santer pemberitaan melalui media bahwa ada PNS yang nyaris bunuh diri akibat dikejar-kejar tunggakan (utang angsuran) yang harus dibayar.
Untuk itu, pihaknya (pemkot Manado) menyikapi hal ini, akan menyiapkan program yang nantinya memproses tenaga honorer menjadi PNS. “saat ini, ada usaha yang bekerjasama dengan SatPol-PP, untuk menyelesaikan 200 orang yang bermasalah ini,” ujarnya.
Di waktu yang sama, pihak DPRD kota Manado-pun kaget dan mendesak agar 200 orang yang tanpa gaji ini, segera dituntaskan. “Bagaimana bisa hal ini, terjadi?. Kalau perlu hal tersebut, dibantu oleh pihak kejaksaan untuk mengusut kasus ini,” ujar salah satu anggota DPRD Kota Manado. (cha)
Manado – Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) yang ada di pemerintah kota (Pemkot)Manado, ada sekitar 600 orang lebih. Terbagi menjadi 3 golongan, di mana 200 orang SatPOl-PP yang PNS, 200 orang SatPOL-PP honorer dan terdapat juga 200 SatPol-PP yang mau bekerja tanpa gaji.
Demikian hal ini, terungkap oleh Wali Kota Manado Vicky Lumentut saat mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kota Manado hari ini (selasa,31/1) di ruang paripurna DPRD Kota Manado. Lumentut mengaku heran saat menerima jabatan sebagai Wali Kota dan mengetahui keadaan tersebut.
“Saya juga heran, kok! ada orang (SatPol-PP) yang mau bekerja tanpa gaji,”ujarnya.
Lanjut dikatan Lumentut, “ketika penegakan perda, ditegakkan dengan sungguh-sungguh, maka muncullah keluhan-keluhan ini,” ungkap Lumentut menjawab pertanyaan Anggota DPRD Kota Manado terkait 2 bulan keterlambatan gaji SatPol-PP, karena santer pemberitaan melalui media bahwa ada PNS yang nyaris bunuh diri akibat dikejar-kejar tunggakan (utang angsuran) yang harus dibayar.
Untuk itu, pihaknya (pemkot Manado) menyikapi hal ini, akan menyiapkan program yang nantinya memproses tenaga honorer menjadi PNS. “saat ini, ada usaha yang bekerjasama dengan SatPol-PP, untuk menyelesaikan 200 orang yang bermasalah ini,” ujarnya.
Di waktu yang sama, pihak DPRD kota Manado-pun kaget dan mendesak agar 200 orang yang tanpa gaji ini, segera dituntaskan. “Bagaimana bisa hal ini, terjadi?. Kalau perlu hal tersebut, dibantu oleh pihak kejaksaan untuk mengusut kasus ini,” ujar salah satu anggota DPRD Kota Manado. (cha)