Manado – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara Andi Lolongau, MM, Ak, CA menyatakan bahwa seluruh temuan pemeriksaan BPK di pemerintah daerah se Sulut terhadap adanya kerugian negara bisa diserahkan pada aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.
“Temuan BPK bisa diserahkan untuk ditindaklanjuti, ke Kepolisian terkait adanya kerugian negara,” tegasnya pada Media Worshop pemaparan hasil pemeriksaan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulut, Selasa (09/09/2014).
Dalam Media Workshop tersebut, Lolongau menjelaskan beberapa temuan BPK misalnya terkait belanja pegawai yang mencakup kesalahan penganggaran antara belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Pembayaran tunjangan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja belum sesuai dengan parameter yang objektif. Begitu juga dengan pegawai yang sudah meninggal dan pensiuan masih dibayarkan gajinya.
Pembayaran honorarium PNS dan non PNS tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS yang sudah pensiun, serta tunjangan besar bagi PNS, Kepala dan Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota dewan, terungkap dalam Workshop tersebut. (rizathpolii)
