Jakarta, BeritaManado.com – Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen dan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kemenkumham Tahun 2022 digelar di Ball Room Hotel Pullman Central Park Jakarta, Senin (11/7/22).
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut), Haris Sukamto, bersama Kepala Divisi Administrasi Jonny Pesta Simamora menghadiri
Melalu virtual, agenda yang sama diikuti Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian Friece Sumolang dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy H. Pakpahan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menyampaikan arahan dan membuka secara resmi rapat tersebut.
Menurut Andap Revianto, pertemuan itu bertujuan untuk akselerasi langkah-langkah percepatan penyelesaian Target Kinerja 2022 semester II serta pembahasan Target Kinerja 2023.
Sedangkan kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN Kemenkumham pada semester I tahun 2022 adalah mencocokkan data transaksi, dimana jika terdapat perbedaan pencatatan akan berdampak pada sajian validitas dan akurasi laporan.
Sekjen juga berharap rapat dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, agar kedepan penyusunan laporan keuangan semakin tertib dan mutakhir.
Kepala Biro Perencanaan Ida Asep Somara selaku Ketua Penyelenggara menerangkan, kegiatan yang dijadwalkan Senin-Kamis, 11-14 Juli 2022 mengangkat tema ‘Optimalisasi Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2022 dan Tahun 2023’.
“Tujuannya sebagai bentuk sinergitas dengan mengintegrasikan kegiatan Biro Perencanaan terkait evaluasi implementasi program dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham di tingkat pusat maupun kantor wilayah serta Kegiatan Biro Keuangan dan BMN,” jelasnya.
Dikatakan, terdapat beberapa ouput seperti langkah percepatan (action plan) pelaksanaan program dan kegiatan 2022, draft target kinerja 2023 dan anggaran program dukungan manajemen 2023 serta laporan keuangan semester I yang akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintah.
Rakor menghadirkan narasumber dari internal Kemenkumham seperti Inspektur Jenderal Kemenkumham, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kepala BPSDM Hukum dan HAM dan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.
Sedangkan untuk pihak eksternal dari berbagai instansi dan membahas isu isu strategis diantaranya Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktur gratifikasi dan pelayanan publik KPK, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN & RB hingga Direktur Barang Milik Negara DJKN .
Dalam rakor, seluruh kepala kantor wilayah yang tersebar dari penjuru Indonesia dibagi menjadi tiga kelompok kerja program dukungan manajemen (dukman).
Setiap pokja membahas aspek yang berbeda, diantaranya pokja perencanaan dan keuangan, pokja BMN, umum dan TI dan pokja SDM dan kelembagaan.
Hasil rapat akan menghasilkan output masing-masing yang menjadi bahan diskusi selanjutnya sehingga didapat formula pencapaian target kinerja yang maksimal dan laporan keuangan akurat yang dapat diaplikasikan di seluruh satuan kerja Kemenkumham.
(***/Alfrits Semen)